Kebijakan Sri Mulyani Mirip Penjajahan VOC

Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen bagi petani tebu menunjukkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sering ngotot, memaksakan kehendak, dan enggan bekerja sama dengan kementerian yang lain.

Begitu kata pengamat politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/7).

Dalam kasus ini, Pangi menilai bahwa kebijakan Sri Mulyani itu telah merepotkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Telebih Mentan dan Mendag tengah giat dalam meningkatkan produktivitas petani tanah air.

"Akibat kebijakan Sri Mulyani yang ngotot dan memaksakan kehendak, Mendag dan Mentan minta pembatalan pajak 10 persen ke petani tebu," jelasnya.

Pengenaan PPN ke petani tebu ini, kata dia kembali mengorbankan rakyat kecil. Ia bahkan menyebut kebijakan ini mirip dengan zaman penjajahan Belanda yang selalu menjadikan petani sebagai penanggung beban.

"Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban akibat pajak ke petani yang terkesan dipaksakan. Sudah mirip zaman VOC, coba apa bedanya? Yang makin susah dan menanggung beban ya petani," kata pengajar FISIP UIN Syarif Hodayatullah Jakarta itu.

Ia berharap Presiden Joko Widodo segera merombak Sri Mulyani dan menggantikannya dengan tokoh yang memiliki kredibilitas dan kapasitas. Utamanya, lihai mengurai problem fundamental dari level hulu sampai hilir di Kementerian Pereknomian.

"Sosok itu pasti Jokowi ada stoknya. Yang jelas tempatkan lah seseorang sesuai keahliannya, the right man and the right place," pungkas Pangi. [ian]