Berita

Didi Irawadi Syamsuddin/net

Politik

Demokrat: Pansus KPK Citrakan Koruptor Sebagai Orang Teraniaya

JUMAT, 07 JULI 2017 | 12:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sepak terjang dan pergerakan Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR RI semakin tidak jelas. Apalagi, setelah para anggotanya menemui terpidana korupsi di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung.

"Dengan kasat mata makin terbaca Pansus KPK sarat kepentingan politiknya. Kerja Pansus KPK terlihat terlalu jauh ingin masuk ke ranah penegakan hukum yang sudah final dan selesai," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, dalam keterangan pers (Jumat, 7/7).

Dia ingatkan, keberadaan para koruptor di Lapas justru membuktikan kekuatan dan keberhasilan KPK.  Terpidana korupsi pada umumnya telah melewati proses hukum panjang, dimulai proses penyidikan di KPK, berlanjut di pengadilan negeri, proses banding hingga kasasi. Dan ketika ada hal merugikan, sekecil apapun terdakwa kasus korupsi akan melawan habis-habisan. Tidak jarang mereka didampingi pengacara-pengacara ternama yang sangat paham dan menguasai pembelaan di pengadilan.


"Sehingga bila terjadi pelanggaran dalam proses hukumnya, pasti sejak jauh hari tidak tinggal diam. Lihat saja, bahkan sejak awal, upaya hukum melalui pra pradilan kerap dilakukan oleh tersangka kasus korupsi. Segala upaya dan celah hukum sudah pasti dilakukan oleh koruptor," jelas Didi.

Langkah Pansus menemui para narapidana korupsi yang sudah dijatuhi hukuman memberi kesan Pansus lebih menyorot hak-hak napi yang dilanggar ketimbang perbuatan tercela mereka yang sudah merugikan negara dan rakyat.

"Apa yang dilakukan oleh Pansus memperjelas bahwa langkah tersebut sudah cross the line, dan dapat dikategorikan mengintervensi penegakan hukum yang final dan mengikat. Lebih jauh terkesan membangun pencitraan bahwa koruptor-koruptor itu orang teraniaya," lanjutnya. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya