Wacana pergantian Panglima TNI terus menjadi sorotan.
Dorongan agar Jenderal Gatot Nurmantyo dicopot semakin kuat, terutama karena diduga berpolitik untuk kepentingan Pilpres 2019.
Menanggapi hal ini, pengamat komunikasi politik Maksimus Ramses Lalongke menekankan netralitas TNI dijaga dari kepentingan politik.
"Kegiatan yang bernuansa politik praktis tidak bisa dilakukan. Jadi masalah jika (Panglima TNI) menggerakkan massa dan mengarahkan kekuatan politik untuk kepentingan diri sendiri," kata Maksimus di Jakarta, Selasa (4/7).
Maksimus mengingatkan TNI memiliki tugas untuk mengamankan negara. Termasuk, menjaga presiden sebagai simbol negara. Karenanya Presiden Joko Widodo harus masuk dalam bagian upaya pengamanan, bukan justru sebaliknya.
"Maka Panglima harus tunduk dan taat terhadap presiden. Apalagi Indonesia tidak mengenal TNI terlibat dalam politik praktis," katanya lagi.
Safari politik Gatot ke kampus-kampus, ormas, pesantren dengan diikuti oleh statemen politik yang menjurus dianggap sebagai salah satu bukti nyata mantan kepala Staf Angkatan Darat itu berpolitik praktis.
Hasil investigasi jurnalis Amerika Serikat Allan Nairn bahkan mengaitkan Gatot dengan rencana makar terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Dalam tulisan berjudul 'Trump's Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President', Allan Nairn menyebut sejumlah pihak berniat menggulingkan Presiden Jokowi. Kasus Ahok, kata Nairn, hanyalah pintu masuk. Nairn menyebut Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengetahui dan mendukung rencana tersebut.
Malah, saat munculnya isu makar, Panglima bahkan memiliki pernyataam berbeda dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kendati Tito menyatakan bahwa aksi makar untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi telah di depan mata, tapi Gatot justru menyanggah.
[wid]
