Berita

Nusantara

Banyak Kades Enggan Transparan Soal Dana Desa

MINGGU, 02 JULI 2017 | 14:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kucuran dana desa yang diberikan pemerintah pusat diduga banyak dimanfaatkan oleh para kepala desa untuk menimbun harta pribadi. Pasalnya, tidak sedikit kades yang berani untuk tidak transparan dalam mengelola dana tersebut.

Salah seorang warga di sebuah desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), mengaku bahwa praktik ini terjadi di desanya.

"Tak sedikit kades yang tidak pernah mengajak warga bermusyawarah dalam mengelola dana tersebut. Jangankan ngajak warga, perangkat desanya sendiri tak diajak lagi musyawarah. Ini terjadi di salah satu desa, dan mungkin desa-desa lain ada juga yang begitu," jelas pria tiga anak yang kepada RMOLSumsel tidak mau disebutkan namanya itu, Minggu (2/7).


Pria itu mengungkapkan bahwa ada seorang kepala Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang justru sama sekali tak tahu menahu berapa besaran dana desa yang diterima desa tersebut.

"Jangankan nominal (dana desa) secara total, berapa besaran pencairan tahap pertama juga yang bersangkutan  malah tidak tahu menahu. Saya tahu, karena saya bertanya, tapi yang bersangkutan tak bisa jawab karena tak tahu menahu sama sekali, karena sama sekali tak diajak Kadesnya musyawarah," tuturnya.

Adapun modus para kades tidak transparan, ungkap dia, saat pencairan biasanya kades hanya mengajak bendahara ke bank. Ini karena yang berhak mencairkan dana desa adalah bendahara. Setelah cair, dana tadi langsung dipegang Kades. Tanpa musyawarah, lalu kades belanja bangun fisik dan sebagainya. Sementara aparat pemerintah desa yang lain sebatas terima laporan saja.

"Ada Kepala BPD yang mengaku cuma dapat jatah dana operasional tahunan sebesar Rp 15 juta saja, berikut dengan perincian penggunaannya. Selebihnya, dibelanjakan kemana dana desa itu, kepala BPDnya tak tahu sama sekali. Tahu-tahu, Kadesnya sudah belanja dan sudah mengerjakan "proyek fisik" pakai dana desa. BPD cuma terima laporan saja," imbuhnya.

Belajar dari kabar-kabar seperti ini, ia berharap setiap kades dapat transparan mengelola dan membelanjakan dana desa. Sebab, jika tidak transparan, bukan tidak mungkin kelak Kades dapat tersandung masalah hukum. Dalam hal penyelewengan dana desa, misalnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya