MUDIK dapat berfungsi sebagai sarana pemerintah untuk memamerkan kemajuan hasil-hasil pembangunan infrastruktur fisik yang baru. Infrastruktur yang diandalkan oleh pemerintah. Infrastruktur yang didesain terbangun serba cepat.
Namun infrastruktur jalan tol penghubung Bakauheni dengan Terbanggi Besar misalnya, terlambat dioperasionalkan, sekalipun sebelumnya tersiarkan selesai. Keterlambatan juga terjadi pada penyelesaian pemeliharaan jalan utama lintas provinsi dan pemeliharaan jalan perintis di pedalaman untuk dijadikan mulus, panjang, dan lebar.
Kurang dan penghapusan pasokan BBM jenis premium di berbagai tempat, ataupun keterlambatan pasokan pertalite dan pertamax menimbulkan keraguan terhadap maksud mempertepat sasaran subsidi. Demikian pula pembatasan subsidi listrik kepada pelanggan 450 watt di tengah harga listrik Indonesia termahal di dunia. Pertepatan subsidi itu menimbulkan pertanyaan tentang potensi menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR.
Deflasi dan inflasi rendah sekarang lebih meyakinkan ditafsirkan sebagai turunnya daya beli masyarakat. Terlebih harga komoditi energi dan beberapa komoditi non energi tingkat dunia turun. Sementara utang pemerintah naik menjadi sekitar Rp 1000 triliun dalam 3 tahun terakhir. Akibatnya, kumpulan fenomena di atas ditambah kado perpanjangan Libur Bersama membuat manfaat strategi realokasi sumberdana pembangunan infrastruktur yang bersumber dari mempertepat sasaran subsidi kini dipertanyakan.
Pemerintah memberikan pembayaran transfer APBN kepada masyarakat pra sejahtera dalam bentuk kartu berbahan plastik. Mengurangi bentuk natura, atau pun jasa negara kepada masyarakat pra sejahtera. Perubahan peran negara tersebut telah mengurangi peran BUMN Bulog dari pembayaran transfer natura beras dan menaikkan peranan BUMN perbankan dan kantor pos dalam menyalurkan transfer angsuran uang tunai. Peran BUMN Perusahaan Perdagangan Indonesia tidak dinaikkan, namun menaikkan peran importer swasta untuk pangan.
Sekalipun kapasitas pasar tradisional lebih besar dibandingkan pasar modern, namun bisnis ritel modern lebih menikmati perubahan arah kebijakan pemerintah. Bisnis ritel modern swasta hasil aliansi strategis dengan keuangan global dan nasional beroperasi mendekat ke tempat tinggal, tempat bisnis, dan perkantoran dibandingkan daya penetrasi pasar tradisonal. Perilaku bisnis ritel modern swasta ini mirip siasat pedagang dan rice mill keliling, serta klinik berpraktek mendekati konsumen. Perubahan ekonomi pasar tersebut mengokohkan penutupan koperasi-koperasi di berbagai belahan wilayah Indonesia.
Walhasil, penikmat kue pembangunan ekonomi pada tahap awal periode desain realokasi sumberdana infrastruktur di atas adalah konsorsium kontraktor besar. Juga pelaku ekonomi BUMN Perbankan, perusahaan swasta besar, beserta kolega aliansi strategis keuangan global.
Akan tetapi penerima kue pembangunan strata atas justru turun dari yang seharusnya terlaporkan naik. Kelas menengah berkurang dan kelas bawah stagnan. Sebaliknya penurunan pengangguran terbuka dan angka kemiskinan justru tidak terjadi secara spektakuler. [***]
Sugiyono Madelan Peneliti di INDEF, Dosen Universitas Mercu Buana
