Berita

Dani Setiawan/Net

Politik

Menteri Rini 2 Tahun Tak Hadir Di DPR, BUMN Bisa Jadi Bancakan

RABU, 21 JUNI 2017 | 13:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengawasan terhadap Kementerian BUMN oleh DPR sebenarnya tetap dilakukan, sepanjang dilakukan rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan komisi yang bersangkutan. Hanya saja pengawasan ini kurang efektif karena Menteri BUMN Rini Soemarno dilarang hadir.

Begitu kata analis ekonomi dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan menanggapi ketidakhadiran Menteri Rini di setiap rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR selama dua tahun terakhir ini.

"Jadi ada keputusan-keputusan strategis yang tidak bisa diambil oleh pejabat level di bawah menteri, seperti deputi atau dirjen. Sementara posisi Menkeu Sri Mulyani yang menggantikan Menteri Rini dalam rapat dengan DPR hanya sebatas wakil pemegang saham BUMN, bukan melakukan pembinaan terhadap BUMN," ujarnya.


Lebih lanjut, Dani mengurai bahwa setidaknya ada dua hal strategis yang seharusnya diawasi DPR di Kementerian BUMN. Pertama adalah pelaksanaan holding BUMN yang menjadi agenda strategi Menteri Rini.

"Holdingisasi BUMN yang dilakukan Menteri Rini harusnya menjadi agenda strategis. Peran pengawasan ini jadi tidak efektif karena koordinasi antara menteri dan DPR yang tidak berjalan," urainya.

Kedua adalah pembahasan RUU BUMN yang menjadi kunci reformasi kelembagaan dan tata kelola perusahaan negara yang lebih mencerminkan amanat konstitusi dan prinsip good corporate governance.

"Menteri Rini seharusnya mengawal pembahasan ini di DPR. Ketidakharmonisan hubungan Rini dengan DPR akan membahayakan nasib pembahasan RUU ini," sambungnya.

Ketidakharmonisan antara Menteri Rini dan DPR, lanjutnya, dikhawatirkan akan dimanfaatkan segelintir oknum untuk memperkaya diri mengingat Kementerian BUMN merupakan kementerian yang paling besar mendapat anggaran.

"Situasi ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang akan menjadikan BUMN sebagai bancakan. Terutama, karena ini menyangkut penyelenggaraan perusahaan negara yang asetnya ribuan triliun," lanjut  pengajar FISIP UIN Jakarta itu.

Untuk itu, ia berharap segera ada keputusan khusus antara DPR dan Menteri BUMN agar pengawasan di kementerian ini bisa berjalan. Sehingga tercipta tranparansi dan pengawasan penggunaan uang rakyat di BUMN.

"Harus segera diputuskan bagaimana konsensus politik dibuat antara DPR dan Menteri BUMN," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya