Berita

Dahnil

Politik

Pemuda Muhammadiyah: Ide Mendikbud Sengaja Disalahartikan Untuk Tujuan Politis

SELASA, 20 JUNI 2017 | 05:01 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mendikbud Muhadjir Effendy tidak pernah membuat kebijakan dengan nomenklatur "full day school". Namun disayangkan narasi seolah akan diberlakukan "full day school" terus diproduksi sehingga muncul perspektif Mendikbud mendorong sekolah satu harian penuh.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, setelah mendapat penjelasan langsung dari Mendikbud soal Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah tersebut.

"Jadi, publik sengaja disesatkan oleh berbagai narasi-narasi yang cenderung politis penuh dengan upaya membunuh karakter Mendikbud," ungkap Dahnil, seperti dikutip dari keterangan persnya (Senin, 19/6).


Pemuda Muhammadiyah menilai Permendikbud 23/2017 tersebut sebenarnya berorientasi pada implementasi "penguatan pendidikan karakter". [Baca: Kebijakan Menteri Muhadjir Ditata Ulang, Jokowi Siapkan Perpres]

"Justru bagi kami, Mendikbud sedang berusaha melaksanakan visi revolusi mental yang menjadi visi utama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla," tegas Dahnil.

Lebih jauh Dahnil menjelaskan bahwa kekhawatiran Permendikbud yang mengatur lima hari sekolah tersebut akan merugikan madrasah diniyah tidak beralasan.

Karena justru  melalui Permendikbud tersebut, Madrasah Diniyah memiliki kesempatan lebih luas dikoneksikan dengan sekolah umum sehingga bisa bersama-sama mencerdaskan anak bangsa, khususnya dalam upaya penguatan karakter. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya