Tolak Hadirkan Miryam di Pansus, Masinton: KPK Menghambat Kinerja DPR

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memanggil tersangka Miryam S Haryani.

Pemanggilan terhadap mantan bendahara umum Hanura itu tetap dilakukan meskipun siang tadi, KPK sudah melayangkan surat balasan kepada DPR yang tegas mengatakan tidak bisa menghadirkan Miryam dalam rapat pansus.

Dalam rapat, salah satu anggota Pansus, Masinton Pasaribu mengungkapkan kekecewaannya karena KPK tidak memberikan izin kepada Miryam. Dengan nada tinggi, ia mengungkapkan keputusan KPK terlalu berbahaya dalam konteks ketatanegaraan.

"Sangat berbahaya dalam konteks ketatanegaraan dan konstitusi kita kalau ini dibiarkan. Ini menghambat kinerja DPR dalam fungsi pengawasan," kata Masinton di Ruang Rapat KK-1 Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6).

Melalui surat balasannya, KPK menolak menghadirkan Miryam karena menduga, pemanggilan itu bisa menghambat proses hukum yang masih berlangsung.

Pada 8 Mei 2017, Miryam pernah menuliskan bahwa tidak ada penekanan dari anggota DPR terkait keterangan dan pencabutan BAP saat bersaksi di pengadilan kasus korupsi e-KTP. Sebelumnya, KPK juga menyebut Miryam mendapatkan penekanan dari sejumlah nama anggota DPR, salah satunya Masinton Pasaribu.[san]