Berita

Ecky Awal Mucharam/Net

Politik

PKS: Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Keputusan Buruk

SENIN, 19 JUNI 2017 | 14:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pencabutan subsidi listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) yang saat ini dipakai oleh 18 juta pelanggan dinilai tergesa-gesa dan memberatkan rakyat.

Begitu kata Wakil Ketua Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/6). Menurutnya, pencabutan subsidi ini akan membebani rakyat karena data pemerintah dan PLN juga tidak meyakinkan.

"Fakta di lapangan banyak pelanggan 900 VA adalah rakyat yang membutuhkan. Terlebih ini dalam masa Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri dimana harga-harga barang sedang tinggi dan rakyat sedang banyak pengeluaran. Ini keputusan yang buruk dan tidak dapat diterima," ujarnya.


Pengaruh pencabutan subsidi Tarif Tenaga Listrik (TTL) terhadap ekonomi rakyat sangat signifikan, karena listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar rakyat. Terlebih, berdasarkan data BPS juga menunjukkan pengaruh listrik ke kenaikan harga-harga atau inflasi ini sudah tinggi.

"Dan tentu secara keseluruhan bebannya akan ditangung semakin berat oleh rakyat terbawah. Kita juga tahu terkait dengan permasalahan tidak akuratnya data PLN dan TNP2K. Dengan tambahan biaya Rp 80 ribu hingga Rp 150 ribu, tentu akan menjadikan rakyat semakin miskin disebabkan dampak langsung dan tidak langsung atas dicabutnya subsidi tersebut," paparnya.

Ecky mendorong PLN dan pemerintah untuk lebih peka dan tidak mengambil kebijakan ekonomi yang buruk terlebih disaat masa Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri dimana beban masyarakat sudah tinggi.

“Sangat-sangat tidak dapat diterima dan tidak bijak jika dalam kondisi ekonomi yang berat, pemerintah justru mencabut subsidi. Ini akan menambah beban ekonomi rakyat terbawah. Karena bagaimanpun kenaikannya akan bedampak secara berantai. Terlebih lagi BBM yang sudah tidak disubsidi dan harga-harga bahan pokok yang mahal, sedangkan pendapatan sebagian besar rakyat tidak meningkat," pungkasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya