Sri Bintang Pamungkas/Net
Derasnya desakan rekonsiliasi yang digulirkan oleh elit bangsa dan ulama mendapat apresiasi serta dukungan yang luas. Seruan menyejukkan itu selaras dengan ajakan Presiden Joko Widodo untuk menyatukan elemen bangsa.
Namun tidak semua pihak mendukung solusi tersebut. Salah satu aktivis, Sri Bintang Pamungkas justru bereaksi keras menolak adanya rekonsiliasi. Menurutnya, tidak ada jalan berdamai dengan rezim Jokowi.
"Saya kira wajar saja, Sri Bintang tampaknya satu misi dengan Kapolda Iriawan, hanya beda lakon. Tapi subtansinya kedua pihak ingin menuntaskan kasus hukum ke jalur pengadilan dan sudah pasti tensi politik akan kembali memanas," ujar Ketua Progres 98, Faizal Assegaf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/6).
Menurut Faizal, jika hal itu yang diinginkan maka Presiden Jokowi akan terposisi menjadi musuh bersama seluruh elemen bangsa. Presiden Jokowi akan menjadi sasaran kebencian dan pelampiasan kemarahan umat Islam secara sporadis.
"Saya mengamati HRS (Habib Rizieq Shihab) dan seluruh ulama serta kekuatan massa rakyat yang tergabung dalam solidaritas Aksi Bela Islam kini berada dalam situasi siaga. Sebab HRS sudah beri dua opsi, rekonsiliasi atau revolusi," terangnya.
Jika rekonsiliasi digagalkan, analisa dia, maka tensi kemarahan rakyat meningkat berlipat kali melebihi gerakan aksi anti Ahok. Bisa jadi situasi itu yang diinginkan oleh oposisi dan oknum aparat. Terlebih, publik melihat dengan jelas arogansi Kapolda Iriawan yang sangat ngotot mendramatisasi kasus ecek-ecek untuk menyeret Rizieq dan sejumlah tokoh Islam lainnya.
Kalau sudah demikian, hemat Faizal, sebaiknya Sri Bintang dan Kapolda Iriawan bersinergi untuk mempercepat kasus makar dan Rizieq ke jalur pengadilan. Dengan begitu, ulama dan jutaan umat bersatu menolak ajakan rekonsiliasi dari Presiden Jokowi.
"Hasilnya, situasi pasca lebaran akan tambah gaduh, terjadi gejolak politik yang serius hingga terpilihnya presiden baru yang dapat merangkul semua elemen bangsa," ujar Faizal, memberi gambaran.
Tapi jangan lupa, imbuh Faizal menekankan, isu kriminalisasi ulama merupakan energi konsolidasi nasional yang dapat menggoyahkan kursi kekuasaan Jokowi. Dalam kasus Ahok dan Pilgub DKI, kekuatan tersebut dinilainya sudah terbukti menyatukan seluruh elemen rakyat secara efektif.
[wid]
