Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya menyambut baik tawaran Rizieq Shihab, agar dibentuk forum rekonsialisasi antara GNPF MUI dengan Pemerintah.
Permintaan Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jum'at yang lalu.
Menurutnya, rekonsiliasi antara GNPF MUI, Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yusril berkeyakinan para tokoh itu semuanya beritikad bagi untuk memajukan umat, bangsa dan negara.
"Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah, hal itu wajar dalam kehidupan demokrasi," ujar Yusril dalam keterangan, Minggu (18/6).
Sebaliknya juga, kata Yusril, pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, menurut Yusril, pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.
"Energi pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," tegas ketua umum Partai Bulan Bintang ini.
Yusril mengaku kenal baik Rizieq dan sejumlah ulama/muballigh dan aktivis yang sekarang ini sedang menghadapi berbagai permasalahan hukum.
Terhadap permasalahan ini, Yusril mengatakan bahwa pemerintah seyogyanya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif.
"Bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka," tegasnya.
Yusril menyarankan, pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar pemrintah. Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan pemerintah melakukan "kriminalisasi" terhadap ulama dan aktivis.
"Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis," ujarnya.
Karena itu mispersepsi dalam penegakan hukum ini, menurut Yusril harus dicarikan jalan keluarnya.
Ditanya lebih konkret kesediaannya memenuhi permintaan Rizieq, Yusril menyatakan siap menjembatani para ulama dan aktivis dengan pemerintah.
"Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama/muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung Pemerintah," urainya.
"Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa," lanjut Yusril
Dalam formula rekonsiliasi yang sudah ada dalam pikirannya, Yusril mengatakan bahwa kewajibannya untuk menjaga harkat dan martabat semua pihak. "Saya tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain merasa terusik harkat dan martabatnya," tegas pakar hukum tata negara tersebut.
Hakikat rekonsiliasi menurutnya adalah
ukhuwwah dan persaudaraan. "Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama," jelasnya.
Karena itu tambah Yusril akan sangat baik jika Pemerintah merespons positif gagasan rekonsiliasi ini, apalagi sekarang di penghujung bulan suci Ramadhan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawal di mana saling maaf-memaafkan.
[wid]
