Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali menyerukan kepada masyarakat, khususnya umat Islam untuk mengawal kasus-kasus korupsi penyalahgunaan keuangan negara agar bangsa ini begerak ke arah yang lebih baik.
Di sela-sela acara “Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama serta Santunan Anak Yatimâ€, Ketua Umum Gerakan HMS, Sasmito Hadinagoro mengingatkan kembali spirit Perang Badar di Bulan Ramadhan ini dalam menuntaskan skandal keuangan terbesar negara yaitu kasus BLBI-gate.
"Bersama Gerakan HMS, mari kita istiqomah, mantapkan hati dan pikiran agar tetap tegakkan amar ma’ruf nahi munkar tuntaskan BLBI gate haruslah lebih lancar dengan spirit Perang Badar di Bulan Ramadhan, sebagai wujud meneladani jejak Rasulullah SAW. Di bulan suci ini, mari kita mantapkan semangat perang melawan korupsi yang kian merajalela di negeri ini," ujar Sasmito di Sekretariat Gerakan HMS Komplek Hankam, Jalan Basoka Raya A 4/5 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (17/6).
Dalam acara silaturahmi Keluarga Besar HMS ini hadir sejumlah tokoh nasional seperti Hj Lily Wahid, Ketua Dewan Pembina Gerakan HMS Mayjend TNI (Purn) Syamsu Djalal dan Laksama (Purn) Slamet Soebijanto serta sejumlah wartawan senior.
Kegiatan ini silaturahmi ini merupakan agenda rutin gerakan HMS dalam rangka memperkuat silaturahmi serta saling mendoakan satu sama lainnya.
"Saya meyakini bahwa silaturahmi ini sangat penting karena akan memperpanjang umur. Makin banyak bertemu makin banyak doa diberikan," jelasnya.
Dalam tausiyahnya, Sasmito kembali mengingatkan publik untuk agar bersama-sama mengawal roda pemerintahan agar politik anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat. Sejauh ini, politik anggaran dinilainya meminggirkan kepentingan rakyat kecil. Sementara para konglomerat terus mendapat fasilitas dari negara.
"Gerakan HMS telah lama mengamati perilaku pada pemegang otoritas keuangan negara sejak terjadinya mega skandal perbankan tahun 1998 sampai dengan era reformasi sekarang ini. Dana APBN yang berasal dari pajak rakyat hasil jerih payah kontribusi puluhan juta petani tidak dihargai selayaknya," tegasnya.
Terbukti, kata Sasmito, alokasi anggaran untuk mereka dalam perbaikan irigasi tersier maupun sekunder sangat kecil. Karena itu, jangan bermimpi mewujudkan swasembada pangan seperti cita-cita Presiden Jokowi.
" Alokasi anggaran yang nilainya Rp 21 triliun tidak pernah diberikan ke petani. Sementara pada pengemplang fasilitas BLBI yang nilainya mencapai ratusan triliun hingga kini masih diberi subsidi bunga obligasi rekap,†imbuhnya.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia, papar Sasmito, sampai akhir periode Presiden SBY, lebih dari Rp 900 Triliun dana dari APBN dipakai untuk bancakan para bankir-bankir melalui mark up subsidi bunga obligasi rekap ex BLBI ini. Ini terjadi lantaran ada kolusi antara Menkeu dan Gubernur BI serta dilegalisir oleh Komisi XI DPR.
"Kami mengajak rakyat yang peduli dengan bangsa ini bersama Gerakan HMS tetap berjuang membebaskan negeri dari “jerat utang abadi ex BLBI ribuan triliun," pintanya.
Sementara itu, Sekjen Gerakan HMS, Hardjuno Wiwoho menjelaskan salah kunci kesejahteraan rakyat jelasnya terletak pada politik pengelolaan keuangan negara yang benar.
“Kalau uang setoran pajak rakyat terus-menerus dikorupsi oleh oknum pejabat negeri bagaimana rakyat bisa sejahtera. Semoga acara buka puasa bersama, silaturahmi keluarga besar Gerakan HMS, dan santunan anak yatim ini diridhoi oleh Allah SWT dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua,†pungkasnya.
[wid]
