Sikap yang dikeluarkan atas nama PBNU untuk meminta Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi merupakan tindakan tercela dan memalukan. Pasalnya, sikap ini dinilai akan menimbulkan kegaduhan baru antar ormas Islam.
Begitu kata Koordinator Koalisi Relawan Jokowi-JK, Amirullah Hidayat dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Jumat (16/6).
"Muhadjir Effendi adalah tokoh Muhammadiyah, kalau sudah terjadi kegaduhan antar Muhammadiyah dan NU, maka akan membuat kegaduan bangsa. Ini sangat merugikan bangsa dan negara sebab dua ormas besar ini juga punya pengikut yang kuat di seluruh Indonesia," ujarnya.
Oleh karena itu, Amir meminta kepada Ketua Umum PB NU KH Aqil Siradj untuk mengambil tindakan tegas kepada orang yang mengatasnamakan PBNU. Sebab, jika ini dibiarkan bisa membuat hubungan mesra Muhammadiyah dan NU dalam mengawal bangsa rusak.
"Bisa saja tindakan ini akan dibalas oleh kader Muhammadiyah dengan meminta kepada presiden untuk mengganti semua kader NU yang menjadi menteri karena selama memimpin kementerian kinerjanya sangat buruk dan lain-lain. Nah seperti ini tidak boleh terjadi," katanya.
"Apalagi hubungan Muhammadiyah-NU sejak dilahirkan sangat harmonis. Kalau ini terjadi, maka sangat merugikan Islam sendiri," sambung Amir.
Sementara itu, kepada para kader Muhammadiyah, Amir mengimbau untuk tidak terpancing melakukan tindakan apapun terhadap pernyataan yang mengatasnamakan PBNU itu. Sebab hak dan wewenang pergantian menteri sepenuhnya ada di tangan presiden.
"Kita ketahui bahwa presiden Jokowi punya hubungan mesra dan emosional dengan Muhammadiyah, sehingga kita yakin Mendikbud akan tetap dipertahankan, apalagi kinerja Mendikbud sangat baik. Terutama pencapaian pendidikan di anak bangsa sangat berhasil," pungka wakil sekretaris Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), melalui Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama (LP Ma'arif NU) Arifin Junaidi berencana mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Alasannya, Menteri Muhadjir disebut membuat kegaduhan baru dengan menerbitkan kebijakan Sekolah 5 Hari.
"Kami akan kirim surat ke presiden. Karena Mendikbud bikin gaduh, minta diganti," ucap Arifin di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).
[ian]
