Berita

Saleh Daulay/Net

Politik

Pemerintah Perlu Hadirkan Sistem Informasi Ketersediaan Ruang Perawatan

SABTU, 17 JUNI 2017 | 02:49 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan duka mendalam atas insiden kematian bayi dalam kandungan Reny Wahyuni (40) yang diduga karena terlambat mendapat pertolongan medis,

Bayi itu meninggal setelah istri Hery Kustanto yang merupakan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditolak tujuh rumah sakit, termasuk RSUD Kota Bekasi, Jabar.

Menurut Saleh, kasus ini patut disayangkan karena terjadi di kota besar yang semestinya sarana kesehatan lebih banyak dan lebih baik dibandingkan di daerah-daerah pelosok tanah air. Apalagi, pemerintah sudah mencanangkan program UHC (universal health coverage) pada tahun 2019.


"Harus disadari bahwa UHC itu bisa berhasil jika semua pihak menyukseskan program BPJS Kesehatan. Bukan hanya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta, tetapi juga kesadaran penyedia dan penyelenggaran layanan kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (16/6).

Saleh menegaskan bahwa Komisi IX DPR akan menanyakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam kasus ini. Bahkan akan menjadi fokus perhatian pertama saat nanti rapat dengan pemerintah.

"Penjelasan resmi pemerintah terkait hal ini perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mendudukkan persoalan ini sebagaimana mestinya," sambungnya.

Politisi PAN itu mengatakan bahwa pemerintah semestinya mengembangkan sistem informasi keterbukaan terkait ketersedian ruang perawatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Dengan sistem itu, pemerintah dan masyarakat luas bisa mengawasi ketersediaan ruang perawatan di seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada.

Sistem seperti ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan kesehatan, termasuk untuk menentukan rujukan ke fasilitas kesehatan lain jika memang diperlukan.

"Kemarin itu, ada 7 rumah sakit. Didatangi semua. Semua mengatakan penuh. Kan agak aneh itu. Jika ada sistem informasi keterbukaan ketersediaan ruang perawatan, kan tidak perlu ke sana kemari. Kita bisa langsung bisa tentukan kemana harus pergi. Tentu ini akan banyak menolong orang-orang sakit," pungkasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya