Djan Faridz Tidak Berhak Lagi Mengatasnamakan Pimpinan PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan M.Romahurmuziy resmi ditetapkan sebagai PPP yang sah berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Tiga majelis hakim yang menangani masalah ini, Takdir Rahmadi, Sudrajad Dimyati dan Ahmad Syarifudin mengabulkan gugatan perdata sengketa partai politik yang diajukan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016, M. Romahurmuziy. Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 Juni 2017 mengabulkan gugatan Rommy dengan Amar Putusan Kabul.

Putusan ini akhirnya menyudahi dualisme PPP yang berlangsung selama lebih dari 2,5 tahun. Kata Rommy, berdasarkan putusan ini, maka Djan Faridz tidak berhak lagi mengatasnamakan PPP.

"Dengan adanya putusan PK ini, sdr Djan Faridz dan para pengikutnya, tidak lagi berhak untuk mengatasnamakan PPP pada semua tingkatan dengan dalih apapun," ujar Rommy dalam keterangan tertulisnya.

Putusan secara otomatis menganulir Putusan Kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan Djan Faridz dan menyempurnakan kemenangan Romahurmuziy di Pengadilan Tinggi TUN berdasarkan Putusan Nomor 58 B/2017/PTTUN Jakarta tanggal 6 Juni 2017 yang lalu.

"Dengan adanya putusan PK ini, seluruh dualisme kepemimpinan PPP berakhir sudah. Pak Djan tidak berhak lagi menggunakan atribut ketua umum PPP dalam bentuk apapun, tidak berhak lagi menggunakan kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro 60, dan tidak lagi bisa menggugat keabsahan kepemimpinan PPP atas nama DPP yang diklaimnya selama ini," lanjut Romahurmuziy.

"Saya ucapkan terima kasih dan apreasiasi yang tinggi kepada Majelis Hakim PK Mahkamah Agung atas Putusan PK yang sudah ditunggu-tunggu warga PPP se-Indonesia," pungkas anggota Komisi Keuangan DPR ini. [ian]