Berita

Politik

PKS Minta Kebijakan Belajar 5 Hari Diterapkan Bertahap

KAMIS, 15 JUNI 2017 | 14:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu bersikap fleksibel dalam mengimplementasikan kebijakan delapan jam sehari dalam lima hari sekolah. PKS berharap pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap.

"Niatan baik pemerintah untuk mendorong penguatan pendidikan karakter, serta menyamakan standar kerja ASN guru masih terkendala dengan persoalan prasarana sarana dan kondisi subyektif masyarakat. Sehingga, perlu pelaksanaan bertahap dengan evaluasi secara berkala," ujar politisi PKS Ledia Hanifa Amaliah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/6).

Ledia mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak semata mengubah metode, proses, dan materi ajar. Namun, juga membutuhkan waktu jeda yang cukup bagi peserta didik dan guru untuk beristirahat, sholat dan makan. Begitu juga waktu pulang yang lebih petang akan berhadapan dengan pertanyaan, aman dan nyamankah anak saat pulang dari sekolah.


Karena itu anggota Komisi X DPR RI ini meminta pemerintah dan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi antar kementrian lembaga untuk mensupport pelaksanaan sistem pendidikan yang lebih baik. Mulai dari masalah prasarana sarana sekolah yang minim, transportasi yang belum memadai, hingga bantuan bagi siswa miskin yang terhalang validasi data.

"Ini semua perlu dikoordinasikan secara bersama antar kementrian dan lembaga agar bisa saling menunjang. Sepanjang belum terpenuhi jangan dipaksakan sekolah memenuhi klausul 8 jam per hari selama lima hari sebab kita tidak ingin sampai terjadi," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya