DINIHARI 14 Juni 2017, saya membuka hape dan melihat ada sms dari seorang teman saya (mohon dimaafkan bahwa nama beliau terpaksa saya rahasiakan agar beliau tidak terkena masalah dampak yang tidak diinginkan).
SMS tersebut menyatakan bahwa lebih dari 300 rakyat tergusur dari Kalijodo yang sedang terpaksa mengungsi untuk bermukim di kolong tol Kalijodo pada hari Selasa 13 Juni 2017 malam hari pukul 23.30 telah kembali digusur lagi oleh pihak yang berwenang melakukan penggusuran.
Akibat tidak percaya di bulan suci Ramadhan ada yang tega hati melakukan penggusuran, maka lewat hape saya merekonfirmasi kepada teman saya tersebut yang menghubungkan saya langsung dengan seorang warga tergusur yang membenarkan bahwa mereka bukan disisir atau ditertibkan namun benar-benar digusur. Saya bukan warga tergusur namun saya berupaya “roso jiniwit katut†ikut merasakan derita warga tergusur yang notabene merupakan sesama warga Indonesia sebagai negara dan bangsa yang memiliki landasan falsafah Pancasila.
PancasilaSebelumnya, pada siang hari yang sama (13 Juni 2017) pada acara curah rasa dan pendapat para tokoh Nasional dengan tema "Refleksi Kebangsaan, Merawat Kebhinekaan untuk Menjaga Keutuhan NKRI" di Gedung Nusantara IV Komplek MPR/ DPR/ DPD RI, saya menegaskan bahwa penggusuran rakyat dengan alasan apapun merupakan pelanggaran Pancasila.
Penegasan saya sekadar mendukung perjuangan sang pejuang kemanusiaan, Sandyawan Sumardi yang sejak berpuluh tahun secara nyata lahir batin berupaya mengurangi derita rakyat tergusur. Romo Frans Magnis Suseno menegaskan bahwa penggusuran rakyat secara paksa merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Mantan Ketua MK, Prof. Mahfud MD merupakan saksi hidup bahwa warga digusur dengan cara yang melanggar hukum secara sempurna. Sementara saya sendiri saksi hidup bahwa Ketua MPR Zulkifli Hasan telah menyempatkan diri untuk secara langsung menyapa para warga tergusur yang hidup dalam pengungsian akibat tergusur.
Pada pertemuan pribadi empat mata dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada hari Kamis 18 Juli 2017, secara eksplisit Presiden Jokowi menegaskan bahwa beliau sama sekali "tidak setuju" atas kebijakan penggusuran tanpa musyawarah dan/ atau tanpa ganti rugi dengan alasan pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi tahu benar mengenai sakitnya derita rakyat tergusur sebab di masa kanak-kanak beliau bersama keluarga yang bermukim di pinggir kali Pepe, Solo sempat mengalami derita digusur atas nama pembangunan.
Memohon Belas Kasih
Maka melalui naskah yang dimuat atas budi baik
Kantor Berita Politik RMOL ini dengan penuh kerendahan hati sebagai sesama warga Indonesia dengan rakyat tergusur, saya memberanikan diri untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah Daerah Khusus Istimewa Jakarta untuk berkenan berbelas kasih menghentikan kebijakan penggusuran atau penyisiran atau penertiban atau entah apa pun terhadap rakyat dengan cara yang melanggar protap, hukum, hak asasi manusia, Agenda Pembangunan Berkelanjutan, Kontrak Politik Ir. Joko Widodo dengan rakyat miskin Jakarta serta Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, serta makna luhur yang terkandung di dalam bulan suci Ramadhan.
Marhaban Ya Ramadhan. Taqaballahu Minna Wa Minkum. Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1437 H.
[***]Penulis adalah pembelajar Pancasila
