Berita

Nusantara

Soal Dugaan Ijazah Palsu, Bareskrim Sarankan Kapak Buat Permohonan Gelar Perkara

JUMAT, 09 JUNI 2017 | 23:34 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Demi menindaklanjuti laporan masalah dugaan penggunaan ijazah palsu yang mangkrak satu tahun, Komite Aksi Penyelamat Kotabaru (Kapak) Kalimantan Selatan mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jumat (9/6). Laporan ini berkaitan dengan dugaan ijazah palsu yang digunakan Bupati Kotabaru Sayed Jafar.

Dalam kunjungan ini, Ketua Kapak, Usman Pahero menjelaskan bahwa pihaknya mendapat sejumlah saran dan petunjuk dari Kanit I Bareskrim Polri, AKBP Darmadi.

Darmadi, kata usman mengatakan bahwa Kapak merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pertama yang melapor untuk mempercepatan penyidikan kasus dugaan ijazah palsu. Sementara kasus ini sudah ditangani oleh Polda Kalsel (Kalimantan Selatan) dan sudah 5 bulan prosesnya berjalan.


Namun begitu Darmadi menyarankan supaya Kapak segera mengirimkan surat kepada Kepala Biro Pengawas Penyidik (Karo Wasidik) Polri yang berkantor di Trunojoyo, Kebayoran Baru.

"Perihal tentang pengawasan penyidikan sekaligus permohonan gelar perkara yang nanti ditembuskan kepada Dirkrimsus Polda Kalsel agar segera percepat proses penyidikan. Mungkin minggu depan kami kirimkan surat kesana," ujarnya.

Usman mengatakan bahwa pihaknya memohon secara kelembagaan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengawasi proses penyidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Kotabaru agar berjalan transparan dan akuntabel.

"Kami khawatir karena ini menyangkut kepala daerah atau Bupati Kotabaru yang memiliki kewenangan atau power kekuasan yang bisa saja mengintervensi kasus tersebut, baik lewat jalur politik atau birokrasi," jelas dia.

Makanya, kata Usman, pihaknya menaruh rasa hormat dan apresiasi Kapolda Kalimantan Selatan agar sesegera mungkin melakukan proses penyidikan terhadap kasus dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Kotabaru.

"Paling tidak memanggil saksi sebagai terlapor," tandasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya