Berita

Abdul Kharis Almasyhari /Net

Politik

Soal Qatar, Komisi I DPR Dukung Penuh Sikap Kemenlu

SELASA, 06 JUNI 2017 | 17:37 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang mendorong sejumlah negara Arab pemutus hubungan dengan Qatar untuk menggunakan dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah mendapat dukungan dari Komisi I DPR.

Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai bahwa langkah itu sudah tepat demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.
 
"Sesuai komitmen politik luar negeri kita yang bebas dan aktif, langkah dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah di sana dan sikap pemerintah Indonesia jelas semua itu adalah negara sahabat kita," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Selasa (6/6).
 

 
Di samping itu, Kharis juga mengingatkan agar Kemenlu mengambil langkah antisipasi terhadap nasib WNI di Qatar. Hal ini terkait dengan penerbangan jamaah umroh yang banyak menggunakan maskapai Qatar Airways, mengingat tujuh negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar menutup akses ke negara Teluk tersebut dan menangguhkan perjalanan udara dan laut dari dan menuju Qatar.
 
"Mohon Kementerian Luar Negeri juga mengantisipasi nasib WNI di Qatar apabila ketegangan berlangsung dengan waktu yang panjang, juga terkait jamaah Umroh yang berangkat dengan Qatar Airways jangan sampai tidak bisa beribadah di tanah suci," sambung politisi PKS itu.

Sebanyak 7 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Negara-negara itu di antaranya, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya, dan Maladewa.

Pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok-kelompok teroris yang dianggap bertujuan untuk mengacaukan wilayah Teluk.
 
Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Al-Qaeda. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya