Pansus RUU Pemilu telah menyepakati bahwa 15 partai peserta Pemilu 2014 tidak lagi mengikuti verifikasi partai peserta Pemilu 2019. Yang mengikuti verifikasi hanya partai baru.
Kesepakatan antara DPR dan Pemerintah tersebut dipersoalkan Indonesia Watch for Democracy (IWD).
Menurut Direktur Eksekutif IWD, Endang Tirtana, keputusaan tersebut tidak lebih dari akal-akalan parpol-parpol yang saat ini ada di DPR untuk menjegal pesaing dari parpol-parpol baru.
IWD mengingatkan bahwa hal itu bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri jika RUU disahkan di Paripurna. Karena sejumlah parpol baru sudah menyatakan tekad untuk mengajukan uji materi jika aturan diskriminatif tersebut itu tetap diberlakukan.
Apalagi, sambung Endang, mengacu pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2012 dan 2013, pemberlakuan syarat yang berbeda kepada peserta pemilu merupakan perlakukan yang tidak sama (unequal treatment) yang bertentangan dengan konstitusi.
"Artinya, syarat agar ketentuan verifikasi hanya berlaku bagi parpol-parpol baru dalam UU Pemilu pasti akan dibatalkan oleh MK. Karena sudah pernah diputuskan perkara ini oleh MK," ungkap Endang pagi ini.
IWD memandang proses pemilu sebagai bagian dari demokrasi, dan partisipasi warga negara dalam bentuk mendirikan parpol harus dijamin seluas-luasnya.
"Wacana untuk menyederhanakan sistem kepartaian tidak boleh membatasi hak-hak warga sebagaimana diatur dalam konstitusi," katanya menegaskan.
Sebelumnya, pengamat politik Syamsuddin Haris juga menyayangkan kesepakatan tersebut. Karena adanya ketidakadilan.
Apalagi, sambung peneliti senior LIPI ini, tidak ada jaminan parpol lama masih memiliki kepengurusan di 100 persen tingkat provinsi, 75 persen kabupaten/kota, serta 50 persen kecamatan sebagaimana disyaratkan.
"Tidak ada jaminan bahwa parpol yang sudah ikut pemilu sebelumnya masih memiliki sekian kepengurusan di sekian provinsi, kabupaten, kecamatan. Ini poinnya suatu ketidakadilan sebetulnya," katanya di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu lalu (31/5).
[zul]
