Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

HARI LAHIR PANCASILA

Pancasila Itu Indah Tapi Kenapa Rakyat Masih Banyak Yang Miskin, Ini Penjelasan Rizal Ramli

KAMIS, 01 JUNI 2017 | 10:41 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sejak tahun 2016 pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan.

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengatakan Pancasila itu sangat ideal, sangat indah dan bagus sekali.

Bahasa sederhanya, lanjut Rizal, Pancasila itu terdiri dari: percaya sama Tuhan, humanity (kemanusiaan), nationalism, demokrasi, dan social justice.


"Ini kalau kita capai, betul-betul sangat indah dan luar biasa," kata dia dalam talkshow di salah satu stasiun televisi, Rabu malam (31/5).

Yang menjadi pertanyaan menurut Rizal adalah, kenapa negara yang memiliki Pancasila tapi masyarakatnya masih banyak yang miskin.

Persentasinya, hanya 20 persen masyrakat yang menimati arti kemerdekaan, 40 persen sedang-sedang saja, sementara 40 persen lagi belum pernah menikmati arti kemerdekaan, kemerdakaan ekonomi.

Jelas Rizal, ini bukan salah pemerintah sekarang, ini adalah akumulasi dari kebijakan-kebijakan ekonomi beberapa pemerintahan sebelumnya. Dimana, UUD 1945 dan Pancasila yang indah dan luar biasa, teputus bahkan hilang dengan UU turunannya.

"UU ekonomi dirancang oleh orang asing, dibiayai oleh orang asing, diubah ke bahasa Indonesia dijakadikan UU. UU ini yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip UUD 1945 dan Pancasila," terang dia.

Sehingga, lanjut Rizal, tidak aneh kemudian UU tersebut dalam prakteknya terjadi dan menyebabkan ekonomi kapitalis dan terkadang ungal-ugalan.

"Sehingga yang indah-indah ini (Pancasila dan UUD 1945) ada yang missing, terputus, dengan UU turunannya. Tidak sesauai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945," demikian mantan Menko Kemaritiman ini. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya