Berita

Politik

Diminta Reunifikasi Dua Korea, Megawati Mau Lapor Dulu Ke Jokowi

RABU, 31 MEI 2017 | 09:27 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Permintaan agar Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Sukarnoputri bersedia menjadi special envoy atau utusan khusus dalam reunifikasi Korea Selatan dan Utara semakin menguat. Bermula dari permintaan Presiden Moon Jae-in, diyakini media Korea Selatan, dan turut didukung pemerintahan otonomi khusus Pulau Jeju.

Putri tertua proklamator kemerdekaan Indonesia ini pun menyambut positif. Meski demikian Megawati belum bisa memutuskan secara sepihak.

"Semua permintaan ini tentu bertujuan baik, tetapi saya pulang dulu ke tanah air dan melapor kepada Bapak Presiden Joko Widodo" ungkap Ketua Umum PDI Perjuangan ini.


Saat Mega bersama rombongan diterima Presiden Moon di istana kepresidenan Senin lalu (29/5), Mega juga menyampaikan kepada Presiden Moon agar diberi waktu untuk berpikir sekaligus bicara kepada Presiden Joko Widodo.

"Selain atas nama pribadi, tugas special envoy ini tentu atas nama Indonesia. Itu kenapa saya harus berpikir sekaligus merenung tentang cara yang akan saya tempuh" ujar Mega dengan senyum simpul.

Selain berbicara isu politik dan keamanan, Megawati dan Moon Jae-in juga berbicara peluang ekonomi, budaya termasuk pendidikan. Salah seorang diplomat Indonesia yang tidak bersedia namanya dikutip namun hadir dalam pertemuan di Istana Blue House mengungkapkan, langkah Moon megundang tokoh Indonesia di luar pakem kebiasaan Korea Selatan.

"Korea Selatan umumnya mengutamakan  Jepang, Amerika Serikat dan Australia. Namun kehadiran Ibu Mega serta keterlibatannya dalam upaya reunifikasi ditambah utusan khusus Presiden Moon telah menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta, saya berkeyakinan Korea Selatan mulai berkeinginan untuk membentuk aliansi baru" ujar diplomat yang telah berkarir selama 25 tahun terakhir. [ysa]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya