Terorisme dan radikalisme sebagai sebuah ideologi akan lebih efektif jika dilawan dengan ideologi yang telah disepakati bersama di Indonesia.
Begitu kata anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha dalam forum legislasi bertajuk "Wawasan Nusantara Menuju Kebangkitan Nasional, Menjaga Nalar Bangsa untuk Hidup Bersama," di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (30/5).
''Ideologi yang telah disepakati menjelma dalam empat pilar utama, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara media yang paling ampuh (melawan radikalisme) adalah pendidikan, terutama bidang keagamaan,'' ujarnya.
Selain itu, ia menilai bahwa kemunculan radikalisme dan terorisme tidak lepas dari kesenjangan yang muncul akibat proses demokrasi yang tidak menghasilkan pemerataan kesejahteraan.
Hal ini terjadi karena pasca reformasi 1998, pemilik modal besar menjadi berkuasa seiring proses politik dan demokrasi yang berlangsung.
"Konsekuensinya saat berkuasa (mereka) akan mengeruk kekayaan alam daerahnya sampai habis," tegas ketua DPP PPP itu.
Oleh karena itu, ia meminta agar MPR kembali mengkaji sistem politik yang membutuhkan biaya sangat besar.
"Apalagi kepala daerah yang sudah terpilih, kemudian jor-joran menghabiskan kekayaan alam dengan habis-habisan," pungkasnya.
[ian]
