Kriminalisasi Ulama, Alumni Aksi 212 Tawarkan Rekonsiliasi

Alumni Aksi 2 Desember atau 212 memastikan akan kembali menggelar unjuk rasa di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), untuk mendukung dibentuknya tim investigasi terkait dugaan kriminalisasi ulama dan aktivis.

Sekretaris Presidium Alumni Aksi 212 Hasri Harahap mengatakan, dalam aksi yang diadakan Jumat besok (26/5), pihaknya akan menawarkan rekonsiliasi kepada pemerintah dengan tiga syarat.

Pertama, dalam rekonsiliasi pemerintah mau memulihkan nama baik pimpinan Front pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari kasus dugaan pornografi dan membebaskan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khathath dari dugaan makar yang sejauh ini tidak memiliki bukti.

Kedua, meminta jaminan keamanan terhadap Rizieq bersama keluarga saat kembali ke Indonesia dan meminta kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terkait kasus yang menyeret Rizieq dan beberapa nama lain seperti Bachtiar Nasir dan Munarman.

"Rekonsiliasi yang kita tawarkan ini supaya puasa ini tertib dan tenang kita, tidak ada aksi-aksi lagi. Supaya puasa ini kita hikmad dilaksanakan. Jadi, kita menawarkan kepada pemerintah dalam menyambut Ramadhan ini kita rekonsiliasi nasional. Agar kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah secara hikmad dan khusuk," jelas Hasri saat dihubungi, Kamis (25/5).

Dia menambahkan, dalam aksi besok turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, seperti Ketua Penasehat Presidium Alumni Aksi 212 Amien Rais.

"Besok kita upayakan semaksimal presidium lainnya datang. Besok tokoh-tokoh banyak yang datang, termasuk Amien Rais juga sudah kita undang," tutup Hasri. [wah]