Berita

Antasari Azhar/Net

Hukum

Antasari Tidak Akan Minta Maaf Ke SBY

MINGGU, 21 MEI 2017 | 11:52 WIB | LAPORAN:

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar dipastikan tidak akan minta maaf kepada Presiden RI ke-VI Susilo Bambang Yudhoyono, terkait penghentian laporan dugaan kriminalisasi terhadapnya.
 
"Sampai kiamat Antasari tidak akan meminta maaf ke SBY," ujar Boyamin Saiman selaku kuasa ‎hukum Antasari kepada wartawan, Minggu (21/5).

Menurutnya, laporan Antasari ke Bareskrim Polri satu hari menjelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran pertama merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mencari keadilan.


"Yang terpenting Pak Antasari sudah berani melapor dengan segala risikonya. Tidak sekadar klaim," tegasnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim memastikan penghentian proses penyelidikan laporan dugaan kriminalisasi yang dilayangkan Antasari pada Februari lalu. Ketiadaan bukti menjadi alasan tidak bisa naiknya perkara ke tahap penyidikan. Apalagi, dia menilai, laporan yang dilayangkan Antasari menyangkut putusan hukum yang sudah tetap atau inkracht.
 
Antasari sendiri memastikan tidak bersalah atas kematian Dirut PT. Putera Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen. Dia mengklaim kasusnya yang dialami ketika SBY berkuasa adalah hasil kriminalisasi segelintir pihak. Imbasnya, mantan kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu divonis bersalah karena dituding sebagai otak pembunuhan. Namun, Antasari dinyatakan bebas bersyarat saat grasinya dikabulkan Presiden Joko Widodo. [wah] 

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya