Berita

Hukum

Polisi Kesulitan Cari Alat Bukti Kasus Novel

JUMAT, 19 MEI 2017 | 21:37 WIB | LAPORAN:

Kinerja kepolisian dinilai lamban menangani kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Berbeda ketika menangani kasus pembunuhan di Pulomas, Jakarta pada 2016 lalu, di mana dalam satu hari mampu menangkap para pelakunya.

"Memang pengungkapan kasus ada yang cepat dan ada yang lambat. Kasus Pulomas ada CCTV, jelas sekali. Jadi kita bisa ungkap satu kali 24 jam," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta (Jumat, 19/5).

Argo sendiri menyambangi Gedung KPK untuk menyerahkan hasil penyelidikan kasus Novel Baswedan kepada pimpinan. Menurutnya, polisi mengalami kendala menyelesaikan kasus itu karena sulitnya mencari alat bukti. Dari empat orang yang telah diperiksa karena diduga terlibat aksi penyerangan terpaksa harus dilepaskan. Sebab, penyidik tidak menemukan alat bukti kuat untuk menjerat tersangka.


"Kesulitannya ada korelasi barang bukti, saksi, dan korban, kita lihat korelasinya apa. Makanya kita rencanakan periksa Pak Novel kalau sudah diizinkan," jelasnya.

Pekan kemarin, polisi sempat menemui Novel yang masih dirawat intensif di Singapura. Penyidik senior KPK itu memberikan foto seseorang berinisial AL, namun ketika polisi melakukan pemeriksaan tidak ada bukti bahwa AL merupakan pelaku penyerangan.

"Kita ingin dapatkan kegiatan (Novel) sebelumnya seperti apa, karena ini sudah pasti terencana. Jadi kita harus tahu dari korban, apa pernah ada yang menguntitnya," beber Argo.

Pada prinsipnya kepolisian sangat terbuka dengan segala informasi dari berbagai sumber yang didapat, untuk selanjutnya dianalisa.

"Dalam analisa kita tidak gunakan prasangka atau asumsi, kita gunakan data di lapangan baik barang bukti atau saksi ahli. Artinya, segala kemungkinan bukti di tempat kejadian perkara kita ambil alih dalam arti kita cek. Tahap demi tahap dilakukan," demikian Argo. [wah]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya