Berita

Ahok/Net

Politik

Invisible Hand Behind Ahok

KAMIS, 11 MEI 2017 | 22:23 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

PROF. Jeffrey Winters bilang Mr. Joko adalah presiden terlemah dalam sejarah Indonesia. Megawati sebut dia "petugas partai", si kerempeng. Sungguh saya tidak suka dengan label-label itu. Mr. Joko tetap presiden saya. Sekali pun, I think Mr. Prabowo Subianto is much better off.

Jika presiden lemah, who is the boss?

Ada "invisible government" di dunia. Di Indonesia juga ada. The power that rules behind the curtain. Invisible hand. Shadow govt. John Hylan (Walikota New York) berkata, "The real menace of our Republic is the invisible government, which like a giant octopus sprawls its slimy legs over our cities, states and nation."


Kekuatan tak terlihat ini bergerak bagai hantu. Mengail di cela-cela. Berselancar di atas gelombang politik. Bermain dalam sistem ekonomi fabrikasi. Masyarakat tidak sadar mereka mengontrol negara.

Kata Henry Ford, "It is well enough that the people of the nation do not understand our banking and monetary system for, if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning."

Hantu ini adalah finansial power. Duit, fulus, uang. Money buys everything. Termasuk Lipstick, posisi, media, hukum, politik, bahkan harga diri.

Invisible power ini terasa, sulit dibuktikan. Ngga bisa dilihat. Ekspresinya hanya indikasi.

Ada tangan-tangan hantu dibalik Ahok. Indikatornya terasa di episode kasus Al Maidah 51. Polisi terintimidasi menetapkan Ahok sebagai tersangka. Proses penyidikan berbelit. Sekali pun, berstatus terdakwa, Ahok bebas berkeliaran. Tetep bisa jadi gubernur. Kekuatan hantu mengubah fungsi JPU menjadi "pembela terdakwa".

Uang para taipan beking Ahok nyata selama proses kampanye. Mobilisasinya gila-gilaan. Sewa lembaga survei. Guyur sembako.

Demikianlah moralitas orang-orang kaya itu. Menurut Frederick Lewis Donaldson, mereka punya "Seven Social Sins". Diantaranya, mereka tajir tanpa keringat, pleasure without conscience, Knowledge tanpa karakter, dagang tanpa moral dan berpolitik tanpa prinsip (Politics without principle).

Setelah Ahok kalah pun, mereka masih pamer. Galang ribuan standing flower. Miliaran rupiah menguap. Jadi sampah percuma. Ngga stop di situ, pasca vonis Ahok, mobilisasi massa dilakukan terus menerus. Hakim dicaci-maki buzzer bayaran. Non legal demand penundaan penahanan dirilis. KTP mau dipulung lagi. Sebagai jaminan. Seorang menteri hukum bisa-bisanya membezoek terpidana.

Hanya kekuatan dasyat yang sanggup mengatur relokasi penahanan Ahok. Dari Rutan Cipinang ke Mako Brimob. Itu ngga main-main. Hanya Ahok yang bisa begitu. Kekuatan jahat itu hasil kolaborasi duit dan politik. Taipan dan pemilik parpol.

Kekuatan jahat itu ingin jaga suhu panas. Ahok jadi alatnya. Berbagai pihak main. Tujuannya masing-masing. Paling ekstrim bikin chaoz. Jokowi bisa jadi korban.

Sekali pun kuat, taipan bukan Tuhan. Baru-baru ini, kita saksikan itu. Ahok tumbang di pilkada dan masuk bui. Uang bukan segalanya. Nelson Mandela mengatakan, "Money won't create success, the freedom to make it will."

Ahok sebagai boneka taipan dan politisi patron tidak akan pernah bisa jadi seperti Nelson Mandela. Sekali pun sama-sama masuk bui. Tapi Mandela tidak pernah menista agama. [***]   

(Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi)

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya