Berita

Uum (kiri)

Hukum

Demo Pendukung Dibiarkan Polisi Agar Jadi Alibi Pemindahan Ahok Ke Mako Brimob

RABU, 10 MEI 2017 | 07:12 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemindahan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama sekitar pukul 01.00 Wib dini hari tadi dari Lapas Cipinang, Jakarta, ke Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, menuai protes. Terlebih, alasan pemindahannya karena faktor keamanan.

"Pertama, apakah benar pertimbangan keamanan," kata Uum Syarif Usman kepada Kantor Berita Politik RMOL pagi ini.

Pasalnya, tokoh masyarakat Bandung yang aktif terlibat dalam gerakan Aksi Bela Islam ini menjelaskan, tak terlihat upaya polisi untuk membubarkan massa pendukung Ahok dari sore sampai malam di sekitar Lapas Cipinang, seperti dilakukan kepada massa umat Islam dalam aksi-aksi sebelumnya.


"Padahal kesiapan pengamanan yang dipertontonkan di sekitar tempat sidang Ahok sungguh luar biasa. Apakah pengamanan itu hanya untuk mengantisipasi jika Ahok diputus bebas tapi tidak berlaku ketika Ahok dinyatakan bersalah?" katanya mempertanyakan.

Kedua, dari rangkaian peristiwa yang terjadi tersebut melahirkan spekulasi bahwa pihak kepolisian memiliki skenario "mengamankan" Ahok. Demo dibiarkan sampai larut malam hanya untuk menjadi alibi pemindahan Ahok.

"Untuk menjaga marwah kepolisian, Polri perlu menjelaskan tentang kebijakan pengamanan unjuk rasa kemarin sore sampai dini hari tadi yang cenderung diskriminatif itu," tandasnya.

Ketiga, soal pemindahan tempat penahanan ke Mako Brimob. Dia menyentil apakah tidak ada tempat lain yang memadai sebagai tempat untuk Gubernur DKI Jakarta tersebut meringkuk.

Sebab, Ahok bukan teroris atau pelaku kejahatan lain yang perlu diwaspadai risiko keamanannya, sebagaimana tahanan yang biasa ditahan di Mako Brimob.

"Ini bisa semakin menimbulkan spekulasi bahwa polisi memihak Ahok," demikian Uum Syarif Usman. [zul]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya