Berita

Uum (kiri)

Hukum

Demo Pendukung Dibiarkan Polisi Agar Jadi Alibi Pemindahan Ahok Ke Mako Brimob

RABU, 10 MEI 2017 | 07:12 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemindahan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama sekitar pukul 01.00 Wib dini hari tadi dari Lapas Cipinang, Jakarta, ke Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, menuai protes. Terlebih, alasan pemindahannya karena faktor keamanan.

"Pertama, apakah benar pertimbangan keamanan," kata Uum Syarif Usman kepada Kantor Berita Politik RMOL pagi ini.

Pasalnya, tokoh masyarakat Bandung yang aktif terlibat dalam gerakan Aksi Bela Islam ini menjelaskan, tak terlihat upaya polisi untuk membubarkan massa pendukung Ahok dari sore sampai malam di sekitar Lapas Cipinang, seperti dilakukan kepada massa umat Islam dalam aksi-aksi sebelumnya.


"Padahal kesiapan pengamanan yang dipertontonkan di sekitar tempat sidang Ahok sungguh luar biasa. Apakah pengamanan itu hanya untuk mengantisipasi jika Ahok diputus bebas tapi tidak berlaku ketika Ahok dinyatakan bersalah?" katanya mempertanyakan.

Kedua, dari rangkaian peristiwa yang terjadi tersebut melahirkan spekulasi bahwa pihak kepolisian memiliki skenario "mengamankan" Ahok. Demo dibiarkan sampai larut malam hanya untuk menjadi alibi pemindahan Ahok.

"Untuk menjaga marwah kepolisian, Polri perlu menjelaskan tentang kebijakan pengamanan unjuk rasa kemarin sore sampai dini hari tadi yang cenderung diskriminatif itu," tandasnya.

Ketiga, soal pemindahan tempat penahanan ke Mako Brimob. Dia menyentil apakah tidak ada tempat lain yang memadai sebagai tempat untuk Gubernur DKI Jakarta tersebut meringkuk.

Sebab, Ahok bukan teroris atau pelaku kejahatan lain yang perlu diwaspadai risiko keamanannya, sebagaimana tahanan yang biasa ditahan di Mako Brimob.

"Ini bisa semakin menimbulkan spekulasi bahwa polisi memihak Ahok," demikian Uum Syarif Usman. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya