Berita

Foto/Net

Hukum

Lapas Harusnya Dikelola Dengan Prinsip Humanity

SELASA, 09 MEI 2017 | 05:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dalam kurun lima bulan terakhir setidaknya ada lima kasus narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Dimulai Januari, napi kabur dari Lapas Nusakambangan. Disusul di Jambi, Banjarmasin, Abepura dan terakhir di Pekanbaru.

Analis politik dan HAM dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga menilai kasus narapidana lari dari Lapas karena pengelolaan Lapas yang tidak sesuai dengan prinsip humanity.


"Yaitu bagaimana memanusiakan kembali para napi tersebut menjadi manusia yang bermartabat, mandiri, agamais dan humanis," kata Andy, Selasa (9/5).

Menurutnya, kondisi Lapas saat ini cukup memprihatinkan dikarenakan tata kelola Lapas tidak menjalankan prinsip humanity tersebut.

Seharusnya, kepala Lapas harus bisa bertindak sebagai manajer untuk me-menage dan menggerakkan pegawai Lapas dan para narapidana untuk bisa saling mengisi dan menghargai.

Artinya, pegawai Lapas dapat juga menjadi mentor untuk membimbing dan mengarahkan para napi menjadi manusia yang bermoral, agamais dan mandiri agar tidak mengulangi perbuatan kriminal kembali.

"Saya menghimbau agar pemerintah meninjau ulang anggaran operasional rumah tahanan negara, Lapas untuk ditingkatkan agar sarana prasarana dapat direvitalisasi. Selain itu, kualitas dan kwantitas SDM perlu ditingkatkan agar Lapas tersebut dapat mengelola dan membina para napi lebih humanis dan mandiri," ujar Andy.

Ditambahkannya, prinsip HAM perlu diperhatikan juga dalam pengelolaan Lapas dengan menyediakan sarana edukatif dan informatif seperti perpustakaan dan pelatihan serta kesehatan yang memadai, agar para napi tidak melakukan perlawanan dan kerusuhan di Lapas.

"Perlu juga dipikirkan agar Lapas tidak berada di kota atau pemukiman. Tetapi digeser dengan membuka Lapas di pulau-pulau khusus, sehingga prose pembinaan dapat dilakukan secara maksimal," demikian Andy. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya