SATU di antara sekian banyak karya yang dipersembahkan demokrasi kepada rakyat Indonesia adalah kebebasan mengungkap pendapat.
Maka wajar apabila Ketua Setara Institute, Hendardi menyayangkan pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, yang menyebut isu upaya makar sebagai hoax atau informasi sesat.
Hendardi menegaskan, seharusnya TNI sebagai elemen institusi negara memberi dukungan kepada institusi penegak hukum, dalam hal ini Polri, yang sedang melakukan penyidikan dugaan kasus makar. Pernyataan Gatot dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice (menghalangi proses hukum). Apalagi, Gatot adalah tokoh yang berpengaruh.
Setara Institute menilai pernyataan Panglima TNI lebih menyerupai pernyataan politikus sekaligus menggambarkan persoalan di dalam tubuh TNI. Karena itu, Presiden Joko Widodo perlu bersikap.
Di sisi lain adalah juga wajar bahwa di alam demokrasi Hendardi dianggap keliru oleh Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma.
Tokoh yang tidak mau disebut Tionghoa ini mengatakan, tidak ada yang salah dari pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam acara salah satu stasiun televisi swasta pada kamis 4 Mei 2017 lalu itu. “Menurut saya, apa yang dikatakan Jenderal Gatot Nurmantyo benar. Tidak ada yang salah dari pernyataan beliau,†ujar Lieus dalam siaran persnya, Sabtu 6 Mei 2017.
Dia menganggap Hendardi telah gagal paham terhadap pernyataan Panglima TNI, yang menyatakan tersinggung jika Aksi Bela Islam dikaitkan dengan upaya makar. Lieus meyakini bahwa pernyataan Gatot adalah sebuah fakta yang terjadi sepanjang aksi yang diikutinya bersama massa umat muslim. “Sebagai orang yang ikut turun ke lapangan bersama-sama massa umat Islam, sejauh ini saya melihat tidak ada indikasi makar itu,†demikian penegasan Lieus.
Menurut dia, umat Islam hanya menginginkan tegaknya keadilan. Di sisi lain lagi, adalah wajar pula bahwa sebagai pendiri Pusat Studi Kelirumologi, saya mengungkap pendapat dari sisi lain yaitu berdasar hasil wawancara langsung dengan beberapa warga Indonesia yang ditangkap atas tuduhan makar.
Dari investigasi tabayyun tersebut, sama sekali tidak ditemukan niatan melakukan makar pada diri para tertuduh di samping pada kenyataan tidak ada yang memiliki kemampuan untuk melakukan makar. Makan mungkin, tapi bukan makar.
Para warga yang dituduh ingin melakukan makar sebenarnya sekedar merasa tidak puas dengan situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia pada masa kini terutama pada fakta bahwa kesenjangan sosial yang makin lebar antara yang mahakayaraya dengan yang mahamiskinpapa.
Sebagai solusi, Pusat Studi Kelirumologi menyarankan penghentian perilaku saling menyalahkan, sibuk mencari “siapa†yang salah sebab dikuatirkan akan memecah-belah persatuan Indonesia. Sebaiknya sepak-terjang saling menyalahkan digantikan dengan upaya bersama mencari “apa†sebenarnya yang keliru pada kenyataan kehidupan bangsa Indonesia di masa kini.
Demi kemudian secara bersama pula melalui musyawarah mufakat dicari solusi yang terbaik demi membentuk masa depan yang lebih baik ketimbang masa kini. Sesuai sukma Kelirumologi yaitu ikhtiar mendeteksi kekeliruan kemudian menelaah kekeliruan untuk mencari kebenaran. Demi persatuan Indonesia.
[***]
Penulis adalah pendiri Pusat Studi Kelirumologi
