Berita

Ahok/Net

Hukum

GNPF-MUI Minta Hakim Independen Dalam Vonis Ahok

SELASA, 02 MEI 2017 | 20:43 WIB | LAPORAN:

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan menggelar aksi bela Islam pada Jumat 5 Mei mendatang. Dengan tujuan sama yakni menuntut terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) divonis seberat-beratnya.

Komandan Tim Advokasi GNPF-MUI Kapitra Ampera menjelaskan, unjuk rasa damai yang disebut dengan Aksi 505 itu dimulai dengan salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal, dan dilanjutkan dengan long march menuju Gedung Mahkamah Agung.

"Aksi simpatik 505 diawali salat Jumat di Masjid Istiqlal. Setelah itu ke Mahkamah Agung menyampaikan pesan agar majelis hakim kasus penistaan agama tetap independen dan menghukum si Ahok dengan pasal penodaan agama," jelasnya kepada wartawan, Selasa (2/5).


Kapitra meminta agar MA mengawasi majelis hakim yang menangani kasus Ahok, agar dapat memberikan vonis hukuman secara independen.

"Kita hanya mengingatkan agar UU Kehakiman dilaksanakan, dan MA mengawasi hakim agar independen. Kita minta majelis hakim menuntut si penista agama berdasar pasal penodaan agama, bukan penodaan golongan," ujarnya.

Diketahui, Aksi 505 yang bakal digelar GNPF-MUI juga akan diisi dengan doa bersama untuk tujuan keselamatan NKRI.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sendiri akan membacakan vonis terhadap Ahok pada 9 Mei. Sebelumnya, gubernur DKI Jakarta itu Ahok dituntut telah melanggar Pasal 156 KUHP dengan jeratan satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. [wah]    

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya