Berita

Mahyudin/Humas MPR RI

Warga Palangkaraya Sambut Dingin Rencana Pemindahan Ibukota Negara

KAMIS, 27 APRIL 2017 | 22:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Ketua MPR  H. Mahyudin bertanya kepada para peserta  Sosialisasi Empat Pilar tentang wacana pemindahan Ibukota ke Palangkaraya.

"Apakah kalian setuju?," begitu tanya tokoh nasional asal Kalimantan Timur ini di Gedung KONI Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (27/4).

Ternyata di luar dugaan, dari 400 mahasiswa asal Universitas Muhammadiyah dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Tengah tak satu pun terdengar jawaban setuju. Suara yang terdengar justru lebih banyak tidak setuju. Dan, ketika pertanyaan sama  diulang sekali lagi oleh Mahyudin, para mahasiswa tetap menjawab: tidak setuju.


Mendengar jawaban itu, Mahyudin menyatakan, yang dipikirkan dari rencana itu hanya segi negatifnya.  Ada yang bilang, macet akan pindah ke Palangkaraya.

"Pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya akan terjadi percepatan pembangunan di Indonesia bagian Timur. Mahyudin memberi contoh Brasil, yang memindahkan ibukotnya dari San Paulo di selatan ke Brasilia di utara, yang membuat wilayah utara negara Brasil itu menjadi berkembang," jelasnya.

Justru, politisi Partai Golkar ini berpendapat, pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya, akan sangat strategis dan juga kehormatan bagi Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah.

"Tapi masyarakat di sini tampak kurang antusias menanggapi rencana itu. Saya tidak tahu apakah sosialisasinya memang kurang," sebut Mahyudin.

Keuntungan lainnya, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini akan lebih baik. Juga, kalau Palangkaraya jadi ibukota negara, otomatis nilai tanah di sini bisa meningkat sampai 20 kali lipat.

"Tapi, mungkin juga dampak sosialnya cukup besar, tapi tujuan kita adalah memindahkan ibukota negara dengan  perencanaan yang matang dan baik," katanya.

Mahyudin menyatakan, secara pribadi, dia sangat mendukung kalau ibukota negara dipindahkan ke Kalimantan.

"Kalau ibukota negara berapa di wilayah tengah Indonesia maka bisa mendorong percepatan pembangunan wilayah timur Indonesia yang selama ini relatif  agak tertinggal dibanding wilayah Barat," tutupnya.[wid]


Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya