Berita

Mahyudin/Net

MPR: Ideologi Komunis Menggelora di Indonesia

KAMIS, 27 APRIL 2017 | 20:53 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin melakukan sosialisasi empat pilar di Gedung KONI Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/4).

Ada sekitar 400 peserta, dari kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah dan pengurus BEM dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah yang mengikuti acara ini.

Dalam kesempatan itu, Mahyudin mengingatkan bahwa Indonesia masih terus dirongrong selama 72 merdeka.


"Dulu ada gerakan Permesta, DI/TII, RMS di Malaku, Gerakan Aceh Merdeka yang kini sudah selesai, dan puncaknya gerakan untuk mengganti ideologi negara Pancasila, yaitu G 30 S/ PKI," kata dia.

Menurut dia, saat ini pun masih ada yang menggelorakan ideologi komunis, meski sudah ada Ketetapan MPR No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan Penyebaran Ideolgi Komunis.

"Buktinya, simbol palu arit muncul di mana-nama, dan di kaca-kaca mobil ditempel lambang partai terlarang itu," sambungnya.

Walau pun terus-menerus mendapat rongrongan, tapi ideologi Pancasila yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia ini tetap bertahan.

Menurut Mahyudin, Bung Karno, presiden pertama Indonesia, pernah menawarkan Pancasila menjadi ideologi dunia. Sebab, Pancasila dianggap ideologi jalan tengah yang mampu mempersatukan bangsa.

"Jadi, Pancasila itu adalah alat perekat kita," ungkap Mahyudin. Pancasila untuk menangkal paham-paham yang ingin memecah belah Indonesia atau paham-paham yang ingin mengganti ideologi bangsa kita," katanya.

Hadir dalam acara sosialisasi ini: anggota MPR dapil Kalimantan Tengah Agati Suli Mahyudin, SE.; anggota MPR Fraksi PAN Hang Ali; Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Dr. H. Supardi, MPd.; dan pejabat mewakili Gubernur Kalteng, dalam hal ini Kepala Kesbangpol, Drs. Berlin Swal. [sam]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya