. Presiden Joko Widodo pata tahun 2018 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen, mendorong peningkatan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 11 persen, dan investasi tidak bergantung lagi pada pemerintah.
Kepala Negara yang akrab disapa Jokowi juga menekankan pentingnya investasi yang berbasis pada produktivitas.
Namun, optimisme pada pertumbuhan ini sayangnya tidak disambut baik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen pada tahun 2018 masih terlalu dini.
Sri Mulyani masih berkutat kepada cara-cara konservatif dalam menangani masalah perekonomian, seperti pengetatan anggaran, pemotongan subsidi dan utang.
Apabila mengacu kepada tiga cara tersebut, maka pertumbuhan ekonomi akan sangat sulit dicapai, karena hanya fokus kepada kehebatan belanja negara, tanpa ada inovasi kebijakan yang mampu meningkatkan pendapatan negara.
Lalu bagaimana solusinya?
Pertama, pemerintahan Jokowi harus membuka kembali paket kebijakan ekonomi 5 tentang revaluasi aset. Dengan cara ini perusahaan bisa meraup dana segar dari IPO Saham, SPO Saham, Right Issue, Penerbitan Obligasi, dan Pinjaman Bank. Sehingga negara tidak lagi terbebani penyertaan modal untuk BUMN-BUMN.
Kedua, pengembangan hilirisasi industri. Mengubah tren penjualan komunitas SDA mentah menjadi negara yang kuat dalam industri pengolahan. Sehingga menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Ketiga, menghapus kartel impor pangan untuk menurunkan harga kebutuhan pangan.
Ketiga metode tersebut selain mengirim mengurangi beban pengeluaran negara dan masyarakat, juga akan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Sehingga target pertumbuhan ekonomi 6,1 persen di tahun 2018 dapat tercapai.
[rus]
