Berita

Video Kampanye Ahok-Djarot/Net

Politik

Sanksi Video Ahok Dijatuhkan Bawaslu 5 Hari Lagi

JUMAT, 14 APRIL 2017 | 22:19 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Video iklan milik pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat terus menuai kontroversi di masyarakat. Video yang dinilai memiliki muatan SARA itu pun telah dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

RMOL. Video kampanye kontroversial pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu DKI Jakarta mengaku telah menerima laporan terkait video yang dinilai bermuatan SARA tersebut. Bawaslu juga sudah mendengarkan keterangan pelapor dan saksi mata atas video yang sempat diunggah diakun Twitter Ahok @basuki_btp.


"Minimal lima hari setelah pelaporan (hasilnya)," ujar Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti seperti diberitakan RMOLJakarta, Jumat (14/4).

Mimah menegaskan bahwa dalam waktu lima hari, pihaknya akan memberikan pernyataan terkait proses hukum video tersebut. Jika terbukti, maka Bawaslu akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami masih kroscek," tegasnya.

Diketahui, video kampanye Basuki-Djarot menuai kontroversi karena ada bagian dalam video yang dianggap menyudutkan agama tertentu. Pasalnya, ada bagian yang mempertontonkan gambaran kerusuhan dengan sekelompok orang berpeci putih.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mengadukan video yang sempat viral menuai kecaman di media sosial itu kepada Bawaslu dan Bareskrim. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya