SAYA tidak pernah menonton sebab tidak pernah suka terhadap apa yang disebut sebagai debat politik antara para calon kepala daerah serta wakilnya mau pun para calon presiden serta wakilnya.
Bagi saya tradisi debat politik yang menjiplak tradisi pada pemilu Amerika Serikat sekadar merupakan komoditas industri hiburan berkedok politik yang memang laris manis dijual sebagai kapling iklan luar biasa mahal harga namun sebenarnya sama sekali tidak memiliki manfaat bagi negara, bangsa dan rakyat kecuali sebagai hiburan seperti sekedar suatu pertandingan tinju belaka.
Kepuasan menyaksikan debat politik para paslon setara dengan kepuasan menyaksikan adu jotos para petinju bayaran berupaya saling membabak-belurkan sampai saling merobohkan di atas ring tinju. Kepiawaian seorang berdebat pada hakikatnya tiada relevansi dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin daerah atau negara atau mewakili rakyat.
Seorang yang menang dalam perdebatan politik sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa dia akan benar-benar bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa dan rakyat. Apalagi piawai memimpin negara, bangsa dan rakyat sama sekali tidak ada kaitan dengan piawai mendebat negara, bangsa dan rakyat.
Jika kemampuan berdebat menjadi syarat mutlak untuk menjadi kepala daerah atau kepala negara, maka mereka yang pendiam serta para penyandang tunawicara tidak berhak menjadi kepala daerah atau kepala negara. Debat politik jelas malah membenarkan gaya kepemimpinan NATO, No Action Talk Only. Maka terus terang saya tidak suka maka tidak pernah pernah menonton debat pilkada palon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta termasuk debat palon DKI Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2017 yang sebelumnya sempat dihebohkan sebagai debat paling heboh sampai saat saya membaca sebuah berita.
13 April 2017 tersiar berita bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno merasa puas dengan pertanyaan yang disampaikan para wakil masyarakat dalam debat calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta, di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Rabu (12/4/2017) malam. Sumarno menilai pertanyaan dari para wakil masyarakat terdiri dari dari komunitas UMKM, komunitas transportasi, komunitas permukiman dan rumah susun, serta komunitas nelayan sangat bagus dan netral. Sumarno mengatakan, komunitas masyarakat yang mengajukan pertanyaan itu sudah diseleksi oleh para panelis debat. KPU DKI hanya memberi arahan agar komunitas yang dipilih netral dan tidak berafiliasi kepada salah satu pasangan calon.
Sumarno mengatakan, bisa saja peserta pilkada mengenal salah satu warga dari komunitas masyarakat itu. Namun, dia menjamin bahwa pertanyaan yang dilontarkan komunitas masyarakat tidak dibuat-buat. Pertanyaan terkait persoalan keseharian mereka yang selalu dihadapi, tidak mengada-ada, dan nyata seperti misalnya yang dihadapi soal perumahan, transportasi, nelayan dan reklamasi.
Maka saya menyesal tidak menonton debat para palon pemimpin Jakarta pada tanggal 12 April 2017 tersebut sebab ternyata debat terakhir menjelang pilkada putaran dua tersebut memiliki manfaat nyata untuk mengungkapkan kebutuhan nyata rakyat yang tidak berdaya melawan penggusuran atas nama pembangunan infra struktur yang tidak segan mengorbankan rakyat dengan cara melanggar hukum, HAM, Pancasila serta Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang telah diikrarkan PBB sebagai pedoman pembangunan planet bumi abad XXI tanpa mengorbankan alam dan manusia.
Pada debat politik 12 April rakyat berperan bukan hanya sebagai obyek yang dikorbankan namun sebagai subyek yang dijunjung tinggi pembangunan yang memang seyogianya bukan menyengsarakan namun menyejahterakan rakyat. Insya Allah, KPU di masa mendatang akan mewajibkan penyelenggaraan debat politik dengan hukumnya wajib melibatkan para wakil rakyat dalam makna benar-benar rakyat (bukan politisi) mewakili rakyat untuk ikut tampil dalam acara debat demi mengungkap amanat penderitaan rakyat.
Apabila rakyat yang berbicara maka acara debat politik bukan sekedar sandiwara humor atau horor hiburan murahan belaka namun benar-benar layak diharapkan akan bermanfaat bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Saya menyampaikan hormat dan terima kasih kepada KPUD Jakarta yang telah berkenan mempelopori tradisi debat politik dengan melibatkan rakyat.
Penulis adalah rakyat Indonesia
