Berita

Foto/Net

Nusantara

PILKADA JAKARTA

Anthony Leong: Iklan Kampanye Ahok-Djarot Kontradiktif!

RABU, 12 APRIL 2017 | 09:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Perkumpulan Indo Digital Volunteer melaporkan iklan kampanye Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat berjudul #BeragamItuBasukiDjarot ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena diduga terdapat indikasi pelanggaran.

Ketua Perkumpulan Indo Digital Volunteer, Anthony Leong mengatakan laporan ini sebagai early warning bagi tim Ahok-Djarot untuk tidak menayangkan kembali iklan kampanye tersebut.

"Kami dari perkumpulan Indo Digital Volunteer ingin memberi early warning kepada tim Ahok-Djarot agar tidak menampilkan video ini sebagai iklan kampanye yang resmi," ujar Anthony didampingi Anggawira yang juga seorang akademisi dari Universitas Al Syafi'iyah dan advokat Mahfudz Latuconsina, di kantor KPI Pusat, Jakarta, Selasa (11/4).


Dalam video tersebut Anthony melihat hal-hal yang kontradiktif karena Ahok-Djarot selama ini selalu menggaungkan soal kebhinekaan, Pancasila dan persatuan. Namun, justru dalam video tersebut banyak menampilkan visual dengan suasana mencekam sehingga menginterpretasikan bahwa warga Jakarta seolah belum siap menerima keberagaman.

"Kita inginkan demokrasi yang sejuk, kita ingin value dari Pilkada ini diiisi dengan gagasan. Jadi bukan isu- isu kekerasan, dan SARA seperti yang ada di video tersebut yang ditunjukkan. Laporan ini jadi early warning agar tim Ahok- Djarot berkampanye lebih positif, karena waktu tinggal satu minggu lagi," ujar Anthony yang juga pakar digital marketing ini.

Dalam laporan mereka dipaparkan beberapa potongan gambar iklan kampanye yang diambil dari Youtube dan tidak ditampilkan di Lembaga Penyiaran. Diantaranya adegan tindakan kekerasan oleh demonstran terhadap seoarang ibu dan anak yang berada di dalam mobil, kemudian, demonstrasi anti Cina yang dilakukan oleh orang- orang berpeci, dan bersorban dengan spanduk bertuliskan "Ganyang Cina", dan beberapa cuplikan lain yang mengundang kontroversi.

"Kami tidak mau mencederai demokrasi dan seluruh elemen bangsa, artinya saya kebetulan hadir sebagai pemerhati medsos, arinya kita tidak ingin medsos diisi dengan konten seperti ini," ujar Anthony.

Di tempat yang sama, Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis mengaku telah menerima laporan yang dilayangkan oleh Perkumpulan Digital Volunteer, dan akan membahasnya dalam rapat pleno.

"Kami telah menerima laporan dari Perkumpulan Indo Digital Volunteer atas beberapa indikasi pelanggaran yang terdapat dalam video iklan kampanye Ahok-Djarot. Kita akan bahas aduan ini dalam rapat pleno," ujar Yuliandre. [rus]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya