. Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memaparkan gagasannya mengenai digitalisasi kerja-kerja birokrasi di Pemprov DKI kelak saat memimpin ibukota. Sebab, jelas Anies, saat ini di era Abad 21, setiap warga khususnya di DKI telah berinteraksi tidak hanya melalui melalui media konvensional tapi juga media non-konvensional alias digital.
"Sehingga pemerintahan ke depan sudah harus beroperasi dimana media interaksinya tidak hanya media konvensional tapi juga digital," kata Anies saat menjadi pemapar dalam Diskusi Publik 'Mewujudkan Negara sebagai Pelayan Rakyat' yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS di Ruang Pleno FPKS, DPR RI, akhir pekan kemarin.
"Kita bergerak di era abad 21, di Jakarta khususnya, sebagian warganya yang tersambungkan dengan digital, jadi di Jakarta interaksinya ada di dunia nyata dan dunia virtual," jelas Cagub yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS ini.
Dengan adanya digitalisasi pengelolaan birokrasi seperti ini, akan melibatkan masyarakat untuk tidak sekadar berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan, melainkan juga berkolaborasi, sebagai sebuah gerakan.
"Ini sudah kita rumuskan saat di kemendikbud. Saat itu kita rumuskan pelayanan pendidikan adalah tidak sekadar tugas konstitusional, tapi juga banyak yang terlibat di dunia pendidikan. Sehingga, persoalan pendidikan banyak yang sudah bisa mengurusnya sendiri, tidak hanya dari pemerintahan," jelas Anies, mantan Mendikbud ini.
Komponen kolaborasi ini akan menjadi cara bekerja pelayanan publik ke depan. Jadi jika saat ini informasi bersifat simetris kepada masyarakat, maka tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan bisa lebih optimal.
"Saya membayangkan pemerintahan ini bergerak seperti pengelolaan laman Wikipedia, yang tidak hanya memberikan informasi tapi juga masyarakat bisa mengisi entry tentang persoalan warga yang ada di daerahnya masing-masing," papar Anies.
Dengan adanya ruang kolaborasi masyarakat dalam dunia digital seperti ini, akan memercepat penyelesaian masalah yang terjadi di lapangan. Sehingga, pengelolaan pemerintahan juga harus bersifat transparan dan mengubah interaksi masyarakat kepada pemerintahannya.
"Bayangkan kalau kita tau foto lurah, nomornya lurah, apa yang terjadi kalau ada masalah, langsung dikontak. Adanya transparansi, dilanjut partisipasi, jadi ada kolaborasi dari masyarakat. Kita akan bangun itu ke depan," tegas Anies.
[rus]
