Berita

Aung San Suu Kyi saat diwawancara/BBC

Dunia

Aung San Suu Kyi: Soal Rohingnya, "Pembersihan Etnis" Bukan Istilah Yang Tepat

KAMIS, 06 APRIL 2017 | 13:41 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Istilah "pembersihan etnis" dinilai tidaklah tepat untuk menggambarkan konflik yang terjadi antara tentara Myanmar dan etnis minoritas Rohingya di Myanmar.

Begitu penegasan yang digarisbawahi oleh pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam wawancara ekslusif dengan BBC pekan ini.

Pemenang hadiah nobel ini mengakui dan menyadari soal adanya masalah di negara bagian Rakhine Myanmar, di mana banyak kelompok Rohingya tinggal. Namun demikian, ia menekankan bahwa istilah pembesihan etnis terlalu berlebihan untuk digunakan dalam masalah tersebut.


"Saya tidak berpikir bahwa ada pembersihan etnis yang terjadi. Saya berpikir pembersihan etnis adalah istilah yang terlalu kuat untuk mengekspresikan apa yang sedang terjadi," kata Suu Kyi.

Ia menambahkan bahwa ada banyak keramahan di Rakhine. Namun ada juga konflik yang terjadi bukan hanya dengan tentara Myanmar.

"Saya kira ada banyak permusuhan. Itu adalah Muslim membunuh Muslim juga," kata Suu Kyi.

"Ini bukan hanya soal pembersihan etnis seperti yang kaukatakan. Ini adalah masalah orang-orang di sisi yang berbeda," sambungnya.

Untuk diketahui bahwa Rohingya ditolak untuk mendapatkan kewarganegaraan di Myanmar. Pasalnya, Myanmar menilai bahwa mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh. Sejumlah kasus diskriminasi dan kekerasan kerap terjadi di Rakhine, di mana banyak warga Rohingya tinggal. [mel]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya