Berita

Masjid Jerman/RT

Dunia

Wakil Menkeu Jerman Dorong Pengenalan Hukum Islam

JUMAT, 31 MARET 2017 | 18:07 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Wakil Menteri Keuangan Jerman Jens Spahn menyerukan pengenalan hukum Islam di komunitas Muslim di Negara tersebut. Ia menilai bahwa hal itu bisa menjamin transparansi bagi praktik komunitas Muslim yang lebih besar di Jerman.

Spahn pun mendorong agar komunitas Muslim mendiri sebuah masjid resmi yang terdaftar di pemerintah dan mendorong agar pemuka agama Islam di Jerman menggunakan bahasa Jerman dalam layanan dan ceramahnya.

Langkah ini dinilai bisa menjaga transparansi praktik komunitas Muslim di Jerman, mengingat banyak pemuka gama yang datang dari luar negeri dan dibiayai oleh sumber-sumber asing.


Secara khusus, Spahn menyerukan tes bahasa untuk imam Muslim dan menambahkan bahwa penting bagi imam untuk menyampaikan ajaran-ajaran dalam bahasa Jerman untuk membantu mengurangi prasangka terhadap Muslim.

"Imam dari luar negeri itu menyebabkan disintegrasi sosial,” katanya,

Ia menambahkan bahwa ceramah dengan bahasa Jerman dapat dipahami semua orang dan membantu pihak berwenang Jerman untuk tahu apa yang terjadi di masjid-masjid.

Spahn juga menuntut agar masjid di Jerman didaftarkan resmi ke pemerintah.

Lebih lanjut ia menakankan bahwa saat ini, tidak ada perwakilan pusat untuk Muslim yang tinggal di Jerman dan bahwa asosiasi Islam saat ini di negara ini hanya mewakili bentuk yang sangat konservatif agama.

“Mereka berbicara hanya untuk minoritas Muslim. Mereka adalah mitra yang salah,” kata Spahn seperti dimuat Russia Today. [mel]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya