Sejatinya politik dan agama tak bisa dipisahkan. Justru keduanya saling menjaga.
"Dalam Islam, agama dan negara itu kata Imam Ghazali adalah saudara kembar, agama adalah pondasinya, politik adalah yang menjaga agama itu," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy (Romi) di Malang, Jawa Timur, Jumat (31/3) pagi.
Romi mengatakan, politik yang tidak dilandasi dengan agama akan membawa sebuah negara ke jalan sesat layaknya negara bagian di Amerika Serikat, Skandinavia, Belgia, Perancis, Argentina.
"Mereka menyingkirkan agama, agama tidak boleh dibawa-bawa dalam hubungan politik, tata kelola kenegaraan, akibatnya tersesat mereka. Bagaimana tidak tersesat, mereka mengesahkan pernikahan sesama jenis. Satu hal yang jelas-jelas dalam semua agama itu dikutuk. Bukan hanya Islam," tambah Romi.
Sebaliknya jika agama tidak dijaga oleh kekuasaan, maka praktis tak punya kekuatan politik. Pada akhirnya agama hilang dengan sendirinya seperti terjadi pada negara-negara yang dulunya sempat tergabung, contoh Uni Soviet.
"Soviet itu berhaluan komunis, dan komunisme itu mengatakan bahwa agama adalah candu, sehingga kemudian menghilangkan agama dari masyarakat, maka kemudian di negara tersebut agama betul-betul hilang dan mereka tidak lagi mengenali syariah dalam Islam, melainkan hanya sekedar namanya saja Islam. Jadi dalam Islam itu sudah jelas bahwa agama dan politik adalah hubungan yang saling melengkapi," paparnya.
Tradisi raja-raja di Nusantara sejak zaman dahulu kala pun menurut dia, tak pernah memisahkan kehidupan politik dan agama. Seorang sultan bahkan selalu diberi gelar Khalifarullah Sayyidin Penatagama, artinya wakil Allah pemuka atau penata agama.
"Artinya apa, bahwa kekuasaan dan agama itu tidak bisa dipisahkan," tegasnya.
Romi mengingatkan, sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini hasil kompromi para pendiri bangsa dari berbagai aliran ideologi, baik agamis, islamis, nasionalis, maupun yang komunis pada saat itu.
"Itu mereka sudah sepakat diletakkannya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama," ujarnya.
Begitu pula dasar negara jika merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diterbitkan Presiden pertama RI, Soekarno juga terdapat kalimat bahwa diberlakukannya kembali Pancasila berdasarkan UUD 45 itu dijiwai semangat Piagam Jakarta.
"Artinya dijiwai dengan semangat menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Artinya bahwa agama bahwa agama dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Jadi saya ingin meluruskan kembali apa-apa yang beredar tidak pas di masyarakat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, religiusitas itu ditangkap oleh para pendiri bangsa di sila ketuhanan. Dan sila yang ada di situ adalah sembahan seluruh agama, sehingga kita bisa mengatakan bahwa berbangsa, bernegara dan berpolitik di Indonesia tidak boleh lepas dari agama, tidak boleh lepas dari religiusitas bangsa Indonesia yang memang merupakan identitas kita," urai Romi panjang lebar.
Pemisahan politik dan agama mengemuka dari pernyataan Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu. Jokowi khawatir jika tidak dipisahkan akan menimbulkan gesekan di masyarakat.
[wid]
