Soni Sumarsono dipercaya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian, pria yang juga menjabat sebagai Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini untuk kedua kalinya selama Pilkada DKI berangsung menjadi orang nomor satu di ibukota.
Tim Redaksi Kantor Berita Politik RMOL menyempatkan waktu berkunjung ke kantor Sumarsono di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, petang tadi, Rabu (29/3). Pria kelahiran Tulung Agung tersebut menyambut ramah kehadiran RMOL di ruang kerjanya.
"Ada dua hal yang kerap menjadi friksi di Balaikota. Pertama terkait APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kedua tatanan organisasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah)," ujar Sumarsono mengawali perbincangan.
Pria lulusan Universitas Gadjah Mada ini mengatakan sejak pertama kali mendapat mandat sebagai Plt Gubernur DKI, yakni Oktober 2016 lalu, ia langsung berhadapan dengan persoalan APBD DKI 2017 yang mengundang curiga legislatif, eksekutif dan masyarakat.
"APBD adalah pekerjaan tersulit sebenarnya. Karena selain dicurigai juga mendapat tekanan publik yang luar biasa besar. Publik curiga, akrab sedikit dengan DPRD dicurigai sementara jauh juga sama dicurigai," keluh Sumarsono.
Ia mengingatkan bahwa legislatif dan eksekutif harus bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan. Hal semacam itu berlaku di seluruh provinsi hingga kabupaten Indonesia. Bila dua lembaga negara tersebut menaruh curiga satu sama lain maka pembahasan APBD akan terus jadi polemik.
Selaku Plt Gubernur DKI yang ditunjuk langsung Kemendagri, Sumarsono mengaku telah menggandeng legislatif dan eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Dengan tegas ia sampaikan bila APBD DKI senilai Rp70,191 triliun yang disahkan akhir 2016 lalu sudah sesuai prosedur. Perubahan pos anggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibantah keras oleh Sumarsono.
"Kalau ada satu kalimatpun saya geser dalam APBD saya siap keluar dari posisi Plt," ujar Sumarsono menirukan kalimat yang ia sampaikan kepada Ahok kala itu.
Meski demikian Sumarsono tidak menutup fakta bahwa di awal masa jabatannya Ahok sempat curiga dan khawatir pihaknya akan meromba APBD DKI 2017. Hal semacam itu dinilai Sumarsono tidak beralasan, apalagi sampai meragukan kapabilitasnya sebagai Plt Gubernur DKI.
Sekedar diketahui, Sumarsono juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Ditjen PMD Kemendagri, Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan ASDEP Pengelolaan Lintas Batas Negara, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (BNPP). Menjadi Plt disejumlah kabupaten dan provinsi di Tanah Air telah dilakukan Sumarsono lebih dari 20 tahun.
"Mungkin pertama kali dulu belum kenal," kata Sumarsono sembari tertawa.
Secara blak-blakan pria ini menjelaskan bila pertemuan awalnya dengan Ahok juga tidak begitu ramah. "Dulu pas ketemu (Ahok) nggak senyum," canda Sumarsono.
Persoalan APBD DKI menurut Sumarsono telah ia selesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga yakin sikap curiga Ahok muncul karena para pembisik Ahok yang ia sebut sebagai Sengkuni menyampaikan informasi yang tidak benar.
"Pak Ahoknya sih nggak curiga, cuma pembisik kiri-kanannya ini. Sengkuni-sengkuninya. Saya sampaikan ke Pak Ahok begini "Kalau ada satu kalimatpun saya geser dalam APBD saya siap keluar dari posisi Plt," tutup Sumarsono.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pemimpin Umum RMOL Group Teguh Santosa, Pemimpin Perusahaan Dar Edi Yoga dan Irwasum RMOL Ari Rahman.
[zul]
