Kalangan praktisi kesehatan yang bekerja di rumah sakit menyambut baik keluarnya Inpres No. 6 tahun 2016 tentang, Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
Lewat Inpres itu, Presiden RI menginstruksikan melalui Menteri Perindustrian mendukung pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang diharapkan bisa menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka JKN.
Demikian disampaikan General Manager Sales & Marketing RS Sahid Sahirman dr Riyo Kristian Utomo di Jakarta, Rabu (29/3).
"Inpres ini juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri dan ekspor serta mendorong penguasaan tehnologi dan inovasi dalam bidang farmasi dan alat kesehatan, juga mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku obat, obat, dan alat kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor serta memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri," katanya.
Sebelumnya, RS Sahid Sahirman melakukan kerjasama dengan PT Kimia Farma Apotek (KFA) yang merupakan salah satu anak perusahaan BUMN farmasi, yaitu PT Kimia Farma [Persero) Tbk yang bergerak di bidang retail farmasimeliputi apotek, klinik dan laboratorium klinik.
Menurut Riyo, keluarnya Inpres itu membuat para pengusaha alat kesehatan lokal mulai bergairah karena kesempatan untuk berkarya dan hasil karyanya dinikmati masyarakat di negerinya sendiri. Sebagai salah satu contoh inovasi anak bangsa yang dikembangkan spesialis spesialis di bidang kesehatan, adalah teknologi aplikasi dan teknologi sensor perangkat keras yaitu TeleCTG.
Sekarang Puskesmas dan bidan di daerah terpencil yang jadi ujung tombak pelayanan kesehatan bisa mengirim data ke dokter Obgyn di kota ataupun Rumah Sakit rujukan mengenai detak jantung dan kontraksi untuk melihat kondisi kesehatan janin dalam kandungan ibunya, sehingga dokter kandungan tersebut dapat berinteraksi jarak jauh dan langsung memberikan diagnosa dan tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan tersebut. Dengan teknologi itu, angka kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi bisa di turunkan.
"Semangat ini juga harus diimbangi para penentu kebijakan lokal maupun pusat dalam pengadaan alat kesehatan yang rawan dikorupsi. Dari masalah penentuan dan penetapan spesifikasi, penentuan harga survei, tender dan saat pelaksanaan kontrak yang merupakan penyebab utama kasus-kasus penyimpangan pengadaan alat kesehatan baik di instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah," imbuhnya.
Spesifikasi yang mengarah pada satu merk tertentu, harga yang tidak sesuai dari seharusnya, tender yang tidak prosedural dan gagal kontrak menjadi dominasi permasalahan- permasalahan yang terungkap.
"Semoga kedepan segera ada pencegahan yang sistematis dan menyeluruh. Sehingga cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan berkeadilan akan segera terwujud," pungkasnya.
[zul]
