Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Saya Nggak Ada Urusan Sama Kasus Suap PT EK Prima

RABU, 29 MARET 2017 | 13:43 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk menindaklanjuti nama-nama yang disebut dalam sidang kasus suap penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia (PT EK Prima) dengan terdakwa Country Director PT EK Prima Rajamohanan Nair.

Mereka yang ikut disebut antara lain dua Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah, dan artis Syahrini.

Namun begitu, Fadli Zon memastikan bahwa dirinya tidak berhubungan kasus ini. Fadli juga menyangkal jika urusan pajak dirinya disebut bermasalah.


"Nama saya nggak ada, nggak ada urusannya. Kalau itu nggak ada sama sekali. Kita urusan pajak sudah selesai nggak ada masalah," tegasnya saat ditemui di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Fadli mengaku tidak pernah berurusan dengan masalah pajak. Terlebih ia telah ikut dalam program tax amnesty. Sehingga, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu berkesimpulan bahwa dirinya tidak memiliki kaitan dengan kasus suap penghapusan pajak PT EK Prima.

"Kalau diperiksa, apa urusannya? Kalau saya nggak ada urusan soal pajak, saya bayar pajak, waktu itu kawan-kawan saya undang waktu saya bayar pajak. Saya isi e-filling. Saya bayar pajak normal, kemudian saya ikut tax amnesty karena waktu itu ada yang belum sempat terlaporkan," jelasnya.

Nama Fadli Zon ikut diseret dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima. Saat itu jaksa menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan Whatsapp antara mantan Kasubdit Ditjen Pajak Handang Soekarno dan ajudan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Andreas Setiawan. Dalam dokumen tersebut terpampang nama Fadli Zon dan Fahri Hamzah. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya