Blanko E-KTP hingga kini belum tersedia. Hingga Jumat (24/3), warga sejumlah kelurahan di Tangerang Selatan, Banten dan Depok, Jawa Barat masih menggunakan surat keterangan (suket) sebagai pengganti sementara KTP elektronik.
Hari menjelang sore, Nita duduk termenung sambil meÂmandangi surat keterangan seÂmentara sebagai pengganti e- KTP yang dipegangnya. Setelah mengecek kata demi kata yang tertera di selembar kertas itu, warga Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan ini beranjak pergi setelah tidak ada kesalahan dalam suket itu.
"Sudah merekam e-KTP dua minggu lalu. Tapi, waktu mengambil, hanya dapat surat keterangan karena blangko haÂbis," keluh Nita di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Jumat itu.
Di Kota Tangerang Selatan, perekaman e-KTP dipusatkan di masing-masing kecamatan. Di Kecamatan Pamulang, perekaman hanya berlangsung dari pukul 08.00 WIB-12.00 WIB. Pengambilan mulai pukul 08.00- 16.00 WIB. Karena waktu yang sempit, puluhan warga mengantresaat melakukan proses rekaman. Mereka mengantre sembari menunggu namanya dipanggil petugas.
Dalam proses perekaman e-KTP, petugas terlebih dahulu melakukan verifikasi data penÂduduk dan dimasukkan ke dalam database, setelah itu dilanjutkan dengan foto setengah badan, tandatangan pada alat perekam tandatangan.
Kemudian, perekaman sidik jari pada alat perekam sidik jari dan scan retina mata. Terakhir, petugas membubuhkan tandaÂtangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebaÂgai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tandatangan dan sidik jari.
Selanjutnya, warga dipersiÂlakan pulang untuk menunggu hasil proses selama dua minggu. "Kalau hanya dapat surat ketÂerangan sementara, besok harus ke sini lagi ganti dengan e-KTP asli," keluh Nita.
Selain itu, kata wanita berÂjilbab ini, masa berlaku surat keterangan hanya enam bulan. "Semoga belum habis waktunya e-KTP sudah jadi," harap dia.
Kendati hanya berbekal surat keterangan, Nita mengaku akÂtivitasnya sehari-hari tidak terÂganggu karena masih memegang KTP lama yang berasal dari kertas. "Kalau terpaksa, pakai yang kertas dulu," ucapnya.
Opik petugas perekaman e- KTP di Kecamatan Pamulang mengakui, sejak awal Oktober 2016 hingga saat ini, blangko e-KTP telah kosong. Terhitung sejak enam bulan ini, warga yang melakukan perekaman hanya diberikan surat keterangansementara.
"Kalau blangko sudah tersedia, kami akan panggil warga untuk mengganti dengan e-KTP yang asli," ucapnya.
Ketiadaan blangko e-KTP, kata Opik, cukup merepotkan. Sebab, hampir setiap hari, lebih dari 100 orang melakukan perÂekaman, baik yang pertama maupun perbaikan. "Jadi, selama ini sudah ada lebih dari 13 ribu warga yang hanya menggunakan surat keterangan sementara," ungkapnya.
Akibatnya, sambung Opik, banyak warga marah-marah karena tidak mendapatkan e- KTP yang asli saat pengambilan. "Kami hanya bisa bersabar samÂbil memberi pengertian kepada mereka," ucapnya.
Untuk itu, dia berharap, dalam waktu dekat ini blangko sudah bisa dikirim pemerintah pusat ke masing-masing kecamatan agar bisa segera didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
Senada, Lurah Pondok Petir, Bojongsari, Depok, Anwar Nasihin juga mengeluhkan lamanya pemerintah pusat mengirimkan blangko kosong e- KTP kepada kelurahan. Sebab, sejak September 2016 hingga saat ini, blangko kosong.
"Saat ini, sudah ada 1600 warga Pondok Petir yang memeÂgang surat keterangan sementara karena tidak ada blangko," ujar Anwar kepada Rakyat Merdeka, Jumat lalu.
Menurut Anwar kosongnya blangko di setiap kelurahan di Depok, karena adanya keterlambatan dari Dukcapil Pusat. Sebab, saat ini seluruh pengadaan blangko berasal dari pusat.
"Mungkin bisa dipikirkan pengadaan blangko didistribusiÂkan ke daerah agar tidak ada hambatan lagi," usulnya.
Kendati demikian, Anwar mengaku mendapat informasi dari Dukcapil Depok, bahwa blangko direncanakan didistibusiÂkan akhir Maret 2017. "Semoga rencana tersebut bisa terealisasi secepatnya," harap dia.
Walaupun belum ada blangko, dia menjamin proses perekaman e-KTP tetap berjalan lancar dan tidak ada hambatan sama sekali. "Setiap hari ada 25 orang melakukan perekaman di sini," sebut Lurah yang baru menjabat selama 6 bulan ini.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Depok Misbahul Munir mengatÂakan, berdasarkan informasi dari Kemendagri, blangko e-KTP yang telah kosong sejak Oktober 2016 akan kembali tersedia akhir Maret 2017.
"Bila sudah tersedia, kami akan menerbitkan e-KTP bagi warga yang sudah melakukan perekaÂman sebelumnya," ujar Munir.
Walaupun masih perkiraan, Munir mengatakan, prediksi itu tidak akan jauh meleset. Sebab, sudah cukup lama warga menunggu dan bertanya-tanya mengapa e-KTP mereka belum juga diterbitkan meski sudah melakukan perekaman sejak beberapa bulan lalu.
Kendati blangko kosong, Munir memastikan, perekaman e-KTP di 63 kelurahan di Depok tetap dapat dilakukan dan dilayani petugas. "Perekaman e-KTP di seluruh kelurahan terus berjalan dengan baik," tandasnya.
Munir menambahkan, warga yang sudah melakukan perekaÂman, mendapat surat keteranÂgan sebagai pengganti e-KTP sementara, sembari menungÂgu ketersediaan blangko dari Kemendagri.
Terpisah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh memasÂtikan, proses lelang blangko e- KTP telah selesai 8 Maret 2017. Pemenang tender segera meÂlimpahkan 7 juta keping blangko kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk segera disebarkan ke berÂbagai daerah.
"Diharapkan, akhir Maret ini sudah terdistribusi sesuai target," ujar Zudan belum lama ini.
Zudan menyebut, sebanyak 4,5 juta penduduk melakukan perekaman data berstatus Print Ready Record (PRR). Artinya, masyarakat yang telah melakukan perekaman data segera mendapatkan blangko KTP elektronik.
Dia membantah pemerintah melakukan pembatalan lelang blangko e-KTP, sehingga terjadi kelambatan. Yang terjadi adalah gagal lelang. Alasannya, ada peÂrusahaan yang tidak memenuhi syarat. "Sampai saat ini, sistem administrasi data kependudukan berjalan baik," klaimnya.
Selanjutnya, Zudan mengimÂbau kepada Dinas Dukcapil di daerah untuk menjadikan pelajaran atas adanya kasus hukum e-KTP yang terjadi saat ini agar tidak terulang pada masa depan.
Selain itu, dia meminta masyarakat agar tak cemas dengan data yang direkam akan diumbar ke publik. Sebab, data identitas masyarakat dilindungi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Revisi Administrasi Kependudukan dalam Kompilasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara.
Lebih lanjut, Zudan mengatakan, data e-KTP selama ini tersimpan rapi di dalam negeri, bukan di luar negeri. "Ada tiga, di Kalibata, Kemendagri dan satu lagi di Batam. Server itu berat, alatnya berat, tidak bisa diangkat-angkat," pungkasnya.
Tidak lupa, Zudan membanÂtah temuan Ombudsman terkait adanya 17,5 juta jiwa penduduk terlantar tak bisa mendapatkan e-KTP. "Data di kami, yang sudah rekam dan belum dapat KTP elektronik hanya 4,5 juta. Penduduk yang belum merekam 6 juta," pungkasnya.
Latar Belakang
Pada Akhir Maret Atau Awal April Ditargetkan Tercetak 7 Juta Blangko
Habisnya blangko KTP elekÂtronik (e-KTP) terjadi di sejumÂlah daerah. Tercatat, blangko telah kosong sejak Oktober 2016 hingga saat ini.
Akibatnya, berdasarkan dataKemendagri, sampai akhir Februari 2017, ada 4,5 juta warga Indonesia yang sudah merekam data kependudukan dengan status print-ready record, tapi belum dapat e-KTP karena kekoÂsongan blangko.
Selain itu, ada 3,2 juta data warga yang dalam status sent forenrollment, yaitu sudah terdata tapi belum data tunggal. Artinya, masih ada WNIyang belum merekam ulang data kependudukannya sesuai alamat tempat tinggal, atau sudah merekam ulang tapi belum terakses data tunggal.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya terus berupaya mengatasi kekoÂsongan blangko e-KTP yang terjadi di sejumlah daerah. Dia menargetkan, akhir Maret atau awal April tahun ini, sudah terÂcetak blangko e- KTP.
"Semoga Maret atau awal April sudah tercetak 7 juta blangko," harap Tjahjo dalam keterangannya belum lama ini.
Tjahjo mengaku optimistis bulan April dilakukan penanÂdatanganan kontrak pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik dengan peÂrusahaan pemenang tender, PT Pura Barutama.
"Saat ini, masih menunggu pencocokan harga setiap lembar e-KTP yang diaudit oleh audiÂtor independen dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan," jelasnya.
Menurut Tjahjo, auditor independen masih dalam proses menghitung harga setiap kepingblangko e-KTP yang merujuk penghitungan KPK. Pada 2011, perhitungan KPK, harga per lembar blangko tersebut Rp 5.375.
Sementara itu, berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pelelangan blangko telah selesai dengan permintaan sebanyak 7 juta keÂping senilai Rp 92 miliar.
Tjahjo menargetkan, tahun 2017, sebanyak 5 persen dari 183 juta penduduk yang wajib punya e-KTP, akan bisa punya kartu tersebut. Lebih lanjut, kata Tjanjo, blangko e-KTP itu ditargetkan segera selesai karena untuk keperluan pilkada serentak tahun depan.
Meski begitu, bila target tersebuttidak terealisasi, mereÂka yang belum memiliki e-KTP tetap akan bisa menggunakan hak pilihnya. "Kalau belum, pakai surat keterangan semenÂtara yang sah agar hak politik warga negara untuk mengguÂnakan hak pilihnya tercapai," saran dia.
Tjahjo mengungkapkan, kegagalan dalam proses lelang buÂlan Februari 2017 menyebabkan pencetakan dan ditribusi blangÂko e-KTP terlambat. Namun pada prinsipnya, kata Tjahjo, Kemendagri menjaga kualitas e-KTP dan berhati-hati, teruÂtama dalam proses pengadaan blangko.
Dia berharap, lelang kali ini berhasil, sehingga blangko yang dicetak bisa langsung didisÂtribusikan ke daerah-daerah. "Tahun 2017 memang gagal konÂtrak, karena Kemendagri harus menjaga kualitas e-KTP dan terus berhati-hati," ucapnya.
Tjahjo menjamin, pengadaan e-KTP tidak terganggu, meski saat ini berlangsung penanÂganan kasus dugaan korupsi pembuatan e-KTP. "Hingga saat ini, sudah 96,10 persen yang merekam data kependudukan," klaimnya. ***
