Panitia Khusus (pansus) Angket Pelindo II yang dibentuk DPR RI mengungkapkan uang sewa perpanjangan Jakarta Inernational Container Terminal (JICT) dan TPK Koja ternyata digunakan untuk membayar bunga utang global bond sebesar Rp 1,2 trilyun per tahun.
"Iya bunga global bond Rp 1,2 trilyun per tahun dibayar bukan dari proyek-proyek melainkan uang sewa perpanjangan JICT dan Koja," kata Direktur Keuangan Pelindo II, Iman Rahman dalam rapat Pansus Pelindo II di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (23/3).
Iman menjelaskan, Pelindo II mampu bayar bunga karena tertolong dari perpanjangan JICT-TPK Koja. Hal itu juga didukung dengan pernyataan Direktur Komersil Pelindo II Saptono Irianto. Menurut Saptono pada saat penerbitan utang global bond, seluruh proyek yang berjalan masih dalam pra Feasibility Study (studi kelayakan usaha). Pihaknya pun berharap proyek-proyek yang digarap dengan global bond dapat berjalan.
"Kalibaru tahap I (NPCT-1) memang belum berjalan penuh. Kami berharap kedepannya Kalibaru dapat beroperasi penuh. Apalagi transhipment akan kami jalankan," kata Saptono.
Sementara itu, mantan Direktur Keuangan Pelindo II mengaku tidak tahu jika Global Bond tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Pelindo II.
"Soal ketidaksesuaian RKAP yang ditanyakan Pansus, kami akui tidak tahu. Tugas saya cari uang. Penggunaanya silahkan tanya Direksi sekarang," kata Orias.
Menanggapi hal itu, Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menyayangkan langkah Pelindo II yang jelas-jelas menabrak aturan dan Undang-Undang hanya demi membayar hutang global bond.
"Saya heran proyek-proyek masih dalam pra FS tapi bisa tarik global bond yang sangat besar. Siapa sebetulnya investor global bond?," ketus Rieke.
Politisi PDIP ini pun mengatakan seharusnya dalam menyusun proyek-proyek dengan penarikan global bond yang besar, harus dilakukan secara cermat dan hati-hati serta disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kerugian BUMN sebagai perpanjangan negara.
"(Global bond) Ini ditarik seperti tanpa rencana dan kebutuhan. Tidak bisa Pelindo II hanya berharap proyek dapat berjalan. Memang Singapura semudah itu memberikan pasar transitnya? Ini kan tidak masuk akal," tegas Rieke.
Untuk menangani pelanggaran hukum tersebut, Rieke pun mengatakan pansus Pelindo II sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait keganjilan penarikan Global Bond Pelindo II.
"Kami sudah menyampaikan (global bond). Menkeu akan mengevaluasi segera agar kerugian negara dapat dihindari,"demikian Rieke.
[san]
