Masinton: Sudah Tak Usah Negosiasi Lagi Dengan Freeport

Pemerintah sudah tak perlu lagi menunda-nunda atau memperpanjang negosiasi dengan PT Freeport Indonesia yang enggan beralih dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Terlebih Freeport tidak pernah memberikan kontribusi maksimal kepada Indonesia.

"Tidak ada alasan panjang lebar lagi nego dengan Freeport. Alasannya sederhana, sejak KK dikeluarkan sampai sekarang manfaat Freeport secara ekonomi dan lingkungan sangat minim. Dibanding hasil yang dikeruk oleh Freeport dari tanah Papua," tegas politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu dalam diskusi “Nasionalisasi Freeport untuk Kedaulatan Bangsa” di Warung Komando, Jakarta Selatan, Kamis (23/3).

Menurutnya, tidak ada manfaat sama sekali bagi bangsa Indonesia kehadiran Freeport di tanah Papua. Freeport hanya memberikan royalti 1 persen kepada pemerintah, enggan mematuhi UU Minerba, dan juga bersikukuh tidak membangun smelter.

"Kalau dia bangun smelter, Indonesia akan tahu cadangan emas yang dikeruk oleh Freeport. Memang tidak ada untungnya ada Freeport ini," kata dia.

Menurutnya, divestasi saham sebanyak 51 persen bagi Indonesia sudah tergolong negosiasi yang sangat moderat. Tapi ternyata syarat itu juga ditolak oleh Freeport. Maka dari itu, tegas dia, sudah saatnya pemerintah mengambil alih sepenuhnya tambang Freeport di Papua.

"Ini momentumnya buat kemerdekaan bangsa kita. Kita ambil alih Freeport," tandasnya.[wid]