Berita

Sri Mulyani/Net

Bisnis

Sri Mulyani: Korupsi Proyek Infrastruktur Adalah Pengkhianatan

KAMIS, 23 MARET 2017 | 09:48 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Keuangan (Men­keu) Sri Mulyani mewanti-wanti agar pembangunan infrastruktur dilakukan dengan ekstra hati-hati. Pembangunan harus bisa dipastikan tidak menyebabkan ketimpangan sosial semakin tinggi.

"Pembangunan infrastruk­tur dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbu­han ekonomi dan penyebaran pembangunan. Jangan malah bikin ketimpangan semakin lebar," pesan Sri Mulyani dalam acara peringatan delapan tahun PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta, kemarin.

Menurut Sri Mulyani, pem­bangunan infrastruktur sangat mungkin menciptakan ketimpa­ngan sosial. Hal itu terjadi jika salah melakukan perencanaan. Apalagi, jika proyek pembangunannya berskala besar.


Agar tidak salah perenca­naan, lanjutnya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lain­nya harus selalu mengkritisi diri sendiri. Caranya dengan mengawasi dan meyakinkan bahwa perencanaan, pelaksa­naan dan pembiayaan proyek infrastruktur memang betul-betul bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan, mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlibat dalam pembangunan infrastruktur untuk melaku­kan pemantauan proyek secara ketat. Langkah ini dapat memi­nimalisir potensi korupsi serta manipulasi harga (mark up) pada proyek infrastruktur.

Ani-panggilan akrab Sri Mulyani berpendapat, sebe­narnya kenaikan biaya dalam proyek infrastruktur merupa­kan hal yang wajar. Namun, batas kewajaran tersebut hanya sampai pada beberapa kondisi seperti perubahan iklim serta cuaca. Pembengkakan terjadi bukan untuk menguntungkan beberapa pihak tertentu.

"Korupsi dan mark up da­lam pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari peng­khianatan semangat membangun Indonesia," cetusnya.

Dia menegaskan, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan karena kondisi Indonesia tertinggi dengan negara-negara lain. Ketertinggalan tersebut melemahkan daya saing dalam menarik in­vestasi dan menggerakkan roda perekonomian.

Pada kesempatan ini, Ani meminta, SMI terus melakukan mencari inovasi pendanaan in­frastruktur.

Dia ingin BUMN di bawah ke­menteriannya tersebut melaku­kan cara-cara berbeda untuk mendapatkan pendanaan, namun tetap menjaga integritas.

Sementara itu, Direktur Utama SMI Emma Sri Martini mengatakan, pihaknya telah berkontribusi membiayai proyek infrastruktur dengan total nilai mencapai Rp 193,8 triliun.

"Lokasi proyek terbesar masih di Pulau Jawa mencapai 44,9 persen," terangnya. ***

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya