EnggarÂtiasto Lukita/Net
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai ancang-ancang mempersiapkan kebutuhan pangan untuk bulan Ramadhan. Antara lain, memperketat pengawasan distribusi dan menyiapkan opsi impor untuk bahan pokok yang pasokannya diproyeksi kurang.
Kemarin, Menteri Perdagangan (Mendag) EnggarÂtiasto Lukita mengumpulkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) daerah di Kantornya.
Politisi Partai Nasdem tersebut mengajak jajaran pemerintah daerah tersebut untuk meningÂkatkan sinergi untuk menyiapÂkan kebutuhan pangan bulan Ramadhan dan menjaga stabilitas harga.
Enggar ingin ketersediaan barang dan stabilitas harga terÂjaga dua pekan sebelum bulan Ramadhan.
"Saya akan mulai melakukan pemantauan ketat mulai H-14, tidak lagi baru melakukan peÂmantauan pada H-7. Itu kami akan lakukan hingga H+2 RaÂmadan," tegas Enggar.
Enggar meminta, Kadisperindag lebih intensif mengawal rantai distribusi. Karena, hal tersebut sangat penting mengÂingat rantai distribusi pangan cukup panjang. Dari produksi hingga ke konsumen (
end user) mencapai 6 sampai 7 tahapan.
Menurutnya, ketidakhadiran pemerintah di lapangan selama ini, menjadi penyebab pihak-pihak tertentu memanfaatkan kesempatan untuk meraup untuk besar.
"Ada ketidakefektifan dalam tata niaga. Celah itu kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk meraup keuntungan sepiÂhak," terangnya.
Dia menyebutkan salah satu contoh bukti adanya ketidakefisienan dalam distribusi pangan. Seperti, belum lama ini Menteri Pertanian Amran SulaiÂman menemukan pengiriman beras dari Jakarta ke Sumatera. Lucunya, Sumatera juga kirim beras ke Jakarta. "Ini kan tidak efisien, beras kok seperti bolak-balik. Untuk kebutuhan Jakarta, seharusnya diambil pasokan dari Jawa Barat seperti Indramayu," terangnya.
Untuk stok pangan, Enggar menargetkan seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota sudah memiÂliki stok untuk memenuhi keÂbutuhan selama bulan Puasa dari jauh-jauh hari. Berapa stok, berapa putaran per hari, per bulan, dan perkembanganÂnya akan dibahas lebih jauh antara pemerintah pusat dengan daerah.
Enggar memastikan pemerintah tidak akan impor beras untuk memenuhi kebutuhan RaÂmadhan dan Idul Fitri. Karena, produksi beras dalam negeri mampu mencukup kebutuhan nasional. Bahkan, beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi SeÂlatan memiliki kelebihan stok beras.
Enggar mengakui ada provinsi yang kekurangan stok beras. Masalah ini nanti bisa diatasi dengan mengirimkan beras dari daerah yang surÂplus.
Jika beras surplus, berbeda dengan beras dan daging. MenuÂrut Enggar, stok kedua komodiÂtas tersebut minim. Sehingga, pemerintah berencana melakuÂkan impor.
Enggar menerangkan, kebutuÂhan gula konsumsi mencapai 3,3 juta ton per tahun. Sementara, produksi dalam negeri hanya mampu menghasilkan 2,2 juta ton per tahun. Dia menjamin volume impor tidak akan lebih dari selisih kebutuhan gula yang tidak mampu dipenuhi produsen dalam negeri.
"Kita akan mulai datangÂkan gula dari Australia, supaya tidak hanya dari Thailand saja. Harganya juga sudah sama," kata dia.
Untuk daging, Kemendag beÂrencana akan melakukan impor dari India.
Jangan Anggap Remeh Data Pangan Deputi Gubernur Bank IndoÂnesia (BI) Sugeng mengingatkan tentang pentingnya data pangan. Menurutnya, data pangan modal awal untuk memperbaiki kondisi pangan di Tanah Air. Karena, jika tidak ada data akurat dan terpercaya, dapat berimplikasi pada pengambilan keputusan yang keliru.
"Seperti masalah tingginya harga daging. Kita harus punya data yang akurat. Saat mengumpulkan data jumlah sapi, itu harus diteliti dengan tepat, apakah semua sapi itu siap dikonsumsi atau disembelih," kata Sugeng seperti dikutip mediaonline, kemarin.
Setelah memiliki data, lanjut Sugeng, jangan ditelan mentah-mentah. Data yang dimiliki harus dipetakan lagi.
"Jadi cara mengambil data dalam survei itu penting, kaÂlau tidak kita sudah confident ternyata hasilnya meÂleset, jadi kita tidak siap untuk impor," imbuhnya. ***
